KARAWANG- Kisruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang semakin bergulir panas.
Meski sebelumnya pihak managemen PT. LKM Karawang membantah semua tuduhan yang dialamatkan. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memutuskan akan melaporkan PT. LKM ini kepihak aparat penegak hukum dan meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Karawang dalam melakukan penagihan piutang yang macet.
Pasalnya, Pemkab menilai, tagihan kredit macet yang mencapai miliaran rupiah tersebut, akan membuat PT LKM terus dalam kondisi tidak sehat jika tidak segera ditindaklanjuti.
“Kita akan mengajukan pendampingan kepada pihak kejaksaan untuk melakukan penagihan juga akan melaporkan ke Aparat penegak hukum,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, Jumat (27/11/2020), saat ditemui dikantornya.
“Memang harus dilaporkan dan diusut tuntas, Bagaimana prosedurnya, Biar nanti Kabag Ekonomi dan tim yang menyelesaikan,” tandasnya lagi.
Menurut Sekda Acep, Pemerintah Daerah memang sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karawang, tinggal bagaimana nanti proses kerja sama yang akan dibuat kaitan pendampingan penagihan kredit macet tersebut.
“Kita sudah Mou dengan kejaksaan, tinggal nanti dilakukan proses ketahap selanjutnya, seperti apa kerjasamanya, biar nanti bagian perekonomian dan tim yang mengurus. Agar kita bisa menginventarisir permasalahan di PT LKM ini seperti apa,” jelas Sekda Acep menuturkan.
Dan kaitan penyertaan modal yang belum lama ini dicairkan Pemkab Karawang, Sekda menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan yang benar- benar lebih teliti dan terarah. Karena fungsi LKM ini jelas, tandasnya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.
“sebagaimana fungsinya, kita akan lakukan pengawasan ketat, lakukan evaluasi. kalau tidak bisa juga berjalan baik, kita bisa ambil keputusan untuk dibubarkan atau jika bisa berjalan baik, tidak menutup kemungkinan kita support dengan penambahan modal yang lebih besar lagi, yang terpenting PT LKM ini lancar, sehat dan bermanfaat,” tandasnya.
Ia menambahkan, Dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah akan segera membentuk panitia seleksi dan tim investigasi, Sehingga Kejaksaan akan melihat bagaimana sebenarnya permasalahan di PT. LKM Karawang.
“Saya hanya ingin dan berharap, kedepan PT. LKM ini dipimpin oleh direksi yang profesional, amanah, dan benar – benar mampu mengelola uang daerah untuk kepentingan masyarakat Karawang,” harapnya.
Sebelumnya, Seorang pegawai yang bertugas menjabat Plt pengurus PT LKM, Yanto Haryanto menuturkan tak pernah ada kredit macet hingga lebih dari angka Rp. 5 miliar. Yang ada, kata pria yang mengaku sudah bertugas di LKM sejak BUMD ini didirikan tahun 2015 lalu ini, jumlah kredit macet yang datanya ia pegang hanya Rp. 4 Miliar. Itupun, kata dia, angka akumulasi sejak PT LKM didirikan.
Tak hanya itu saja, Yanto juga membantah kantor cabang LKM yang tersebar dikecamatan-kecamatan tutup alias tak beroperasi. Di lain pihak, publik banyak yang mengaku tak pernah lagi melihat PT. LKM di kecamatan-kecamatan buka.
Yanto juga membantah omongan Kabag Perekonomian Setda Karawang, Sari Nurmasih yang menyebut Pemkab Karawang kecolongan lantaran direksi PT LKM diduga menjalankan peminjaman konsumtif tanpa prosedur yang benar. Sebaliknya, Yanto mengklaim, 70 persen peminjam di LKM adalah peminjam produktif (permodalan usaha).
Ia pun membantah kabar peminjam PT. LKM Karawang didominasi PNS dan Anggota Dewan. Jikapun ada, anggota dewan ini sebahagiannya sudah lunas, dan semua pinjaman menggunakan agunan.
“Jadi tidak hanya PNS dan anggota dewan saja, karyawan juga ada. Semua menggunakan agunan, ada yang sertifikat dan lainnya, sesuai dengan besaran pinjaman. Dan untuk PNS – PNS yang bermasalah, Penagihan sudah maksimal kita lakukan,” kata Yanto saat itu.
Ia pun mengaku ogah atau merasa tidak perlu meminta pendampingan dari kejaksaan untuk menagih kredit macet kepada nasabah. Selain belum tentu berhasil, dia menyebut itu akan menambah lagi beban anggaran PT LKM.
“Penagihan ini kan pasti pakai anggaran, kalau dapet kalau engga ? Kalau cair kalau engga,apalagi ditengah situasi seperti ini tentu sayang anggaran,” imbuhnya.(NN)
