KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Perjalanan dinas study tiru Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa (Kades) se-Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ke Yogjakarta selama 3 hari terhitung 6 sampai 8 Agustus 2024 dinilai sebahagian warga tak bermanfaat dan pemborosan anggaran APBDes.
Pasalnya, menurut mereka banyaknya perjalanan dinas dengan alasan untuk kemajuan desa namun belum ada dampak yang dirasakan masyarakat.
Dikatakan salah seorang warga yang berpesan agar namanya tidak disebutkan itu, sudah berjalan 3 tahun Kepala Desa, Bendahara dan Ketua Tim Penggerak PKK selalu mengadakan studi banding/studi tiru. Tapi output (hasil) yang dirasakan oleh masyarakat nyaris tidak ada yang signifikan.
“hanya ceremonial, menghabiskan anggaran saja apalagi kabarnya, pembiayaannya melalui DBH (Dana Bagi Hasil) dari retribusi Pajak Daerah, tapi hasil dan dampak positif nya mana buat mayarakat,” kata warga yang juga karyawan swasta ini.
Lanjut warga mengatakan, dengan mengatasnamakan studi tiru peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, tetapi yang berangkat hanya Kades, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua TP.PKK Desa,” herannya.
Terpisah, Camat Kecamatan Tirtamulya, Sahrul Hafid ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsAppnya, membenarkan adanya agenda studi tiru yang dilakukan pemerintahan desa (Pemdes) di wilayahnya. Namun ia mengungkapkan, tidak ikut dan tidak tahu persis detail kegiatan tersebut.
“Upami laporan panita Pak Narmin dan kawan-kawan Ke Jogja, tujuan ke Desa Krebet, upami PKK, punteun tiasa konfirmasi ke Ketua PKK atanapi Sekretaris PKK, (Kalau laporan panitia Pak Narmin dan kawan-kawan ke Desa Krebet, kalau PKK bisa konfirmasi ke ketua atau sekretaris PKK_red),” tulis Sahrul Hafid, Rabu (7/8/2024).
Sahrul sendiri mengaku tidak mengetahui jumlah biaya untuk studi tiru yang diselenggarakan sejumlah Pemdes di Kecamatan Tirtamulya tersebut.
“Upami menurut Laporan Pak Narmin Anggaran DBH, besaran abdi kirang hapal, tiasa konfirmasi ketua panitia Pa Narmin ,(Kalau menurut laporan Pak Narmin Anggaran DBH, besaran saya tidak tahu, bisa konfirmasi ke ketua panitia Pak Narmin_red),” tuturnya lagi.
Sementara itu, Kepala Desa Karangjaya, Abdillah Julkarnaen ketika dikonfirmasi, ia mengaku ikut dalam perjalanan studi tiru selama 3 hari tersebut, dan membawa 9 aparatur serta lembaga desa lainnya.
“Dalam studi tiru untuk peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, saya bersama sekdes, bendahara juga PKK, serta ada 9 aparatur desa lainnya, di Kecamatan Tirtamulya semuannya ikut dalam kegiatan ini, yang tidak ikut hanya Desa Kertawaluya saja,” ungkap Kades Karangjaya.
Ketika ditanya lebih lanjut darimana sumber anggaran perjalannan tersebut, Kades Karangjaya menyebutkan, anggaran studi tiru bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Alokasi Dana Desa (Add) tahap 1. Juga disampaikannya, studi tiru tersebut untuk pengembangan potensi desa.
“Untuk jumlah dan kisarannya nanti ada di laporan pertanggungjawaban desa, kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai cara untuk pengembangan potensi desa ke depan yang dilakukan Desa Karangjaya selama ini,” cetusnya.
Anehnya, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPNAS) Kecamatan Tirtamulya sekaligus Ketua BPD Karangsinom, malah mengaku tidak mengetahui secara rinci adanya kegiatan yang diselenggarakan Pemdes di wilayah Kecamatan Tirtamulya.
“Studi tiru yang dilakukan Pemdes di wilayah Kecamatan Tirtamulya, informasinya di dapat dari BPD Desa Tirtasari, terkait detail kegiatan itu saya tidak tahu, begitu dengan sumber anggarannya,” kata Ade Sutisna.
Lanjut Ade mengungkapkan, studi tiru ke Bali dan ke Yogyakarta yang dilakukan sejumlah kepala desa di Kecamatan Tirtamulya, beberapa waktu lalu tidak ada realisasi berkelanjutan.
“Saya lihat perjalanan studi tiru yang telah lalu ke Bali dan ke Yogyakarta, output di Desa Karangsinom tidak ada realisasi kelanjutannya,” ungkap Ade Sutisna.
Pernyataan itu disepakati anggota BPD Desa Karangsinom lainnya, Ganda dan UJ, mereka mengatakan hal yang sama.
“Saya kira perlu dievaluasi terkait kegiatan studi tiru karena tidak ada realisasi, begitu juga dengan laporan anggaran tidak transparan,” tegasnya. (Red)
