BANDUNG | ONEDIGINEWS.COM | Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang mengizinkan 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Barat untuk mengelola keuangan secara mandiri.
Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan kepada 35 sekolah yang memiliki produk unggulan, dan dapat mengelola proses produksi di teaching factory atau TEFA, secara flexibel tanpa melanggar aturan. Tentu setelah melalui serangkaian proses penilaian.
Sekretaris MPW DPW PKS Jawa Barat yang akrab disapa Gus Ahad ini menyebut penerapan BLUD di SMK mendorong sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, langkah nyata mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka di Jawa Barat.
“Produk-produk buatan siswa-siswi SMK sekarang bisa langsung dipasarkan, karena memenuhi standar industri,” ujar Gus Ahad. “Hasil keuntungan dari penjualan juga tidak perlu diserahkan ke kas provinsi, cukup dilaporkan saja, jadi pemasukan,” imbuh Gus Ahad.
“Mendorong siswa-siswi terus berkarya. Memotivasi sekolah menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja, juga meningkatkan kesejahteraan guru, karena tambahan pendapatan yang dihasilkan bisa dikonversi menjadi tambahan pendapatan guru,” ujar Gus Ahad.
Gus Ahad mengharapkan status BLUD dapat membuat siswa-siswi SMK mengenal sikap dan perilaku industri. “Seperti saat menerima berjumlah besar, dan ada tenggat waktunya. Maka, siswa-siswi akan mendapat pembelajaran untuk membuat perencanaan,” ujar Gus Ahad.
“Perilaku individu dalam lingkup psikologi industri yang siswa-siswi ini hadapi di sekolah tentu akan menciptakan sikap disiplin, tepat waktu dan tertib administrasi. Siswa-siswi ini juga akan belajar serangkaian proses sistematis jaminan mutu,” ujar Gus Ahad.
Dengan demikian, lanjut Gus Ahad, Komisi V DPRD Jawa Barat mengharapkan penerapan status BLUD di SMK mampu menghasilkan lulusan yang memiliki soft skills, hard skills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. (Rls)