Bongkar Praktik Japrem Capai Miliaran Per Tahun, Kang Dedi Pura-Pura Jadi Tukang Parkir di Pasar.

PURWAKARTA | ONEDIGINEWS.COM | Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mendadak menjadi tukang parkir di Pasar Rebo, Kabupaten Purwakarta. Beberapa waktu lalu. Aksi yang dilakukan oleh Kang Dedi sapaan akrabanya bukan tanpa maksud.

Kang Dedi terpaksa menjadi tukang parkir demi bisa membongkar adanya kebocoran parkir liar yang terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Purwakarta. Bahkan kebocorannya ditaksir bisa mencapai miliaran setiap tahunnya.

“Sekarang sebagai Anggota DPR RI saya turun ke Dapil untuk hal yang sederhana tapi kalau dikumpulkan bisa besar yaitu parkir,” katanya dalam keterangan resminya.

Sebelum menyamar menjadi tukang parkir, Kang Dedi sempat memberikan uang ke juru parkir liar sebagai pengganti honor yang bisa didapatnya dalam satu hari. Kemudian, uang parkir yang didapat oleh Kang Dedi akan langsung dihitung oleh Bapenda dan Dishub Purwakarta.

Cek-cok mulut pun sempat terjadi antara Kang Dedi dengan juru parkir liar. Hal ini disebabkan karena si juru parkir liar harus menyetor uang kepada bosnya yang bernama Johan asal Bojong Purwakarta.

“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp 200 ribu untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” kata Kang Dedi pada juru parkir tersebut.

Dari penghitungan awal pendapatan daerah dari parkir yang bisa didapat di Pasar Rebo mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk hanya Rp 150 juta per tahun.

Hal tersebut pun terbukti saat Kang Dedi menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam ia sudah mendapat Rp 100 ribu lebih.

“Ini baru satu titik, total ada sembilan titik di Pasar Rebo. Sekarang satu titik ini saja belum sejam sudah Rp 100 ribu, berarti dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang bisa minimal Rp 300 ribu,” ucapnya.

Seharusnya, kata Dedi, pemerintah bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir. Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.

“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp 300-40 ribu nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp 100-150 ribu. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.

“Sehingga dari parkir pemerintah diuntungkan, petugas parkir sejahtera. Kemudian nanti petugas diasuransikan kesehatan dan kecelakaan kerja. Uang parkir bisa dibangun untuk tata pasar, tata trotoar, bangun rumah rakyat miskin,” lanjut Dedi.

Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp 5-6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum. Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan dari parkir Rp 4 miliar per tahun. “Kalau se-kabupaten saja parkir liar bisa hilang Rp 5-6 miliar. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk bangun rumah rakyat atau penataan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu Kang Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.

“Kan sekarang sudah tidak pakai tiket, kemudian hanya pakai rompi saja. Kalau seperti itu saru, harus ada seragam dan identitas. Karena sekarang ini modal priwit saja orang bisa jadi tukang parkir,” ucap Kang Dedi. (Red)