KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Hanya karena buku LKPJ, Rapat paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Jumat (31/3/2023) diwarnai interupsi Anggota Dewan dari Fraksi Pangkal Perjuangan.
Terpantau, Interupsi terjadi disaat Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna beranjak bangun dari kursinya pada saat hendak menyampaikan sambutannya, namun tiba- tiba Indriyani menginterupsi sehingga bupati pun terpaksa duduk kembali.
Politisi Partai Nasdem ini dalam interupsinya mempertanyakan buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang sudah ia minta sejak beberapa waktu lalu namun sampai Rapat Paripurna dilaksanakan buku tersebut tak juga kunjung ia dan anggota dewan lainnya terima.
“Interupsi pimpinan, saya ingin meminta bahan rilis buku LKPJ yang sejak dua hari lalu sampai rapat ini dilaksanakan belum juga diberikan,” kata Indriyani mempertanyakan.
“Kami hanya mengingatkan dan menyampaikan sesuai dengan regulasi. Tidak harus ada jawaban,” tegasnya lagi.
Bupati Karawang, Wakil Bupati , Ketua DPRD beserta jajaran pimpinan dan tami undangan yang hadir pun sejenak terdiam mendengar interupsi Indriyani.
Tak lama berselang, nampak beberapa orang staf sekretariat DPRD membagikan buku tersebut kepada para anggota dewan yang hadir termasuk Indriyani.
Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang yang juga Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Hanafi ketika dikonfirmasi terkait keluhan anggota DPRD tersebut mengatakan jika buku tersebut sudah dibagikan oleh sekretariat sejak pagi ke setiap fraksi. Ia juga membantah jika buku LKPJ tersebut dibagikan mendadak.
“Ya… sebetulnya sudah dibagikan ke fraksi-fraksi tadi pagi…. tapi memang anggota dewan banyak yang ada acara diluar…,” jelas Hanafi.
“Gak mendadak…. anggota dewan kamis banyak yang kunker (Kunjungan Kerja) ke luar kota…dan rapat banggar (Badan Anggaran)… sedangkan buku LKPJ dibagikan ke tiap-tiap komisi….,” jelasnya lagi.
Namun demikian, Hanafi berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi terkait permasalahan keterlambatan buku LKPJ ini yang bahkan informasinya kerap terjadi keterlambatan sehingga mengganggu kinerja Anggota DPRD.
“Ya… nanti akan kita coba evaluasi…. dimna tertahan nya…” pungkas Hanafi.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Arief Wicaksana ketika dikonfirmasi meminta awak media menanyakan perihal keterlambatan Buku LKPJ tersebut ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
“Tarosna ka bu wiewiek plt kabag pemerintahan,” singkatnya.
Plt Kabag Pemerintahan yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Wiwiek Krisnawati ketika dikonfirmasi membantah jika ada keterlambatan pendistribusian buku LKPJ tersebut ke Sekretariat DPRD.
“Tidak telat, sy menyerahkan buku pd hari selasa tgl 28 maret. Taroskeuna ka dewan atuh,Tp sy liat dr atas ada sebagian yg sudah pegang, mungkin bu indri blm di kasih,” ujar Wiwiek.
Diketahui, DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Jumat (31/3/2023), bertempat digedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang dengan agenda diantaranya,
1. Penyampaian Perubahan SK DPRD tentang Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan
3. Pembentukan Pansus-Pansus DPRD
4. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD
5. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun 2022
Reporter : Nina Melani Paradewi
