KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Pembangunan dua titik pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Dusun Bakansampe RT04/03, Desa Cipondoh, Kecamatan Tirtamulya diduga berjalan tanpa pengawasan dinas terkait.
Selain tanpa pengawasan, proyek pembangunan Rutilahu tersebut dikerjakan tanpa plang papan informasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012, tentang kewajiban memasang papan nama pada pembangunan proyek yang dananya dibiayai oleh negara.
Warga Kampung Bakansampe, Desa Copondoh Wildan Kurniawan (32) mengatakan, sejak tanggal 12 Agustus lalu Dua rumah warga Kampung Bakansampe mendapat bantuan dari dinas PRKP yaitu perbaikan Rutilahu melalui pengajuan pemerintah desa.
Dikatakannya, selama proses pembangunan pihak pemborong dinilai tidak terbuka soal anggaran pembuatan, warga sama sekali tidak mengetahui sumber dan berapa biaya pembuatan Rutilahu tersebut.
“Saya juga heran, biasanya dipasang papan anggaran, kok ini enggak” tambahnya.
Menurut Wildan, proyek pemerintah yang tidak mencantumkan papan plang proyek dalam pembangunannya bukan hanya melanggar undang – undang keterbukaan informasi publik (KIP), tetapi juga bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012, tentang kewajiban memasang papan nama pada pembangunan proyek yang dananya dibiayai oleh negara.
“Dari sini saja kita sudah tahu, bahwa jika melanggar akan terkena sanksi yah,” katanya.
Sementara itu berdasarkan informasi yang beredar, biaya belanja matrial dalam satu rumah program rutilahu dikisaran Rp.18 juta sampai Rp. 22 juta saja, hal itulah yang biasanya membuat para pemborong enggan memasang papan anggaran meski harus bertentangan dengan aturan yang ada.
” Kalau tidak dipasang begini, kita jadi curiga, bukan tidak mungkin ada penurunan kualitas atau tidak sesuai dengan spesifikasi,” bebernya lagi.
Sampai berita ini diturunkan, pihak mandor maupun pelaksana, belum bisa dihubungi.
(Red)
