KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Sebanyak 1044 orang guru honorer dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang mendatangi kantor Pemda Karawang.
Kedatangan mereka untuk menemui Bupati Karawang, Aep Syaepuloh untuk menyuarakan tuntutan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Karawang, agar seluruh guru honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa tes dan meminta formasi maksimal.
Terpantau dilokasi, ribuan guru honorer tersebut, diterima oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatuallah beserta jajaran di Aula Husni Hamid, Selasa (14/5/2024).
Dalam dialog antara BKPSDM dengan ratusan guru yang kebagian duduk didalam, para guru memanggil-manggil bupati Karawang. Dan bersikeras ingin bertemu.
“Bupati, bupati,” kata mereka, seraya menyesalkan mengapa Bupati tidak mau datang menemui.
Mereka juga membawa beberapa spanduk dengan berbagai macam tulisan yang berbeda.
Diantaranya, “Angkat seluruh guru honorer menjadi PPPK tanpa tes”
“Tambah kuota PPPK Karawang”
“#2024 Ganti Status Honorer Jadi P3K”
Hismawati salah seorang guru yang hadir didalam aksi damai tersebut mengungkapkan bahwa dirinya datang kesini menuntut kebijakan pemerintah agar lebih memperhatikan nasib guru honorer yang tidak jelas tanpa status.
Lebih lanjut Hismawati menuturkan, dirinya sudah mengabdi di sekolah dasar selama 18 tahun, ingin mendapat kan hak yang layak atas pengabdiannya.
“Dengan adanya aksi seperti ini kami berharap bisa sejahtera dan statusnya diangkat semua jadi P3K tanpa tes. Di kurikulum merdeka kami juga selaku guru berharap bisa merasakan kemerdekaan tersebut,” tegasnya.
Waktu berlalu, sampai pukul 16. 24 WIB, sebahagian dari guru-guru honorer peserta aksi nampak masih terlihat menunggu keputusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
“Kita tuh minta tambahan kuota PPPK karena dalam 2 tahun ini tuh kuota P3K Guru itu hanya 281 ribu sedangkan kemarin kita yang berstatus Passing Grade itu hampir 1000 lebih, jadi kita itu minta tambahan kouta dan status Passing Grade di angkat tanpa ada tes-tes lagi,” ungkap Novi seorang guru honorer SD dari Kecamatan Tempuran.
“Tapi tetap, tidak ada tambahan kuota dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi, berdasarkan keterangan pemerintah daerah melalui Disdikpora dan BKPSDM. Padahal kita itu sudah lolos tes tapi gak dapat formasi. Kita masih nunggu hasil pokoknya sampe ada titik terang,” tandasnya penuh semangat.
Ditempat yang sama, Plt Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang Uyat menuturkan, tuntutan para guru adalah penambahan kuota di tahun 2024 yang hanya 281 ribu. Namun kuota itu tidak bisa dirubah lagi.
“Tadi kita ada kesepakatan dengan BKPSDM bahwa di tahun 2025 mereka akan terakomodir. Ya mungkin nanti di 2025 masih bertahap juga, kan kaitannya dengan Anggaran Daerah sebab kita udah over seharusnya kan belanja untuk pegawai daerah itukan 30% sekarang udah 33% mungkin over juga,” jelas Uyat.
“ya, mudah -mudahan mereka juga menyetujui tadi perwakilan dari tiap- tiap kecamatan itu satu orang ĂŹkut ke BKPSDM dan semuanya udah sepakat ( akan diakomodir di 2025) tanda tangan termasuk saya ketua PGRI sebagai bapaknya lah itu sudah selesai kesepakatanya,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
