Karawang, Onediginews.com – Sekda Kabupaten Karawang, H. Acep Jamhuri akhirnya angkat bicara soal rame-rame potongan 5% TPP para ASN untuk bantuan korban banjir yang kabarnya tidak melalui kesepakatan dengan para ASN terlebih dahulu.
Sebagai Ketua KORPRI Karawang yang menaungi semua ASN di Karawang, Acep Jamhuri menjelaskan, bahwa potongan 5% TPP tidak masuk dalam sistem keuangan KORPRI. Yaitu dimana uang tersebut disimpan tersendiri yang diatur oleh Kepala BKPSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah yang notabene merupakan Sekretaris KORPRI Karawang.
Dijelaskan Acep, ada dua kali pemotongan TPP. Yaitu 5% untuk bantuan covid-19 dan 5% untuk bantuan korban banjir.
Diceritakannya, saat itu masa pandemi covid-19 Karawang sedang genting-gentingnya, dimana masyarakat banyak mengalami kesulitan. Apalagi diawal-awal pandemi banyak bantuan pusat dan provinsi ke masyarakat yang tidak ter-cover oleh anggaran pusat maupun daerah.
“Potongan 5% TPP ini di luar pengurus KORPRI. Karena kebetulan mungkin saya Ketua KORPRI dan Kepala BKPSDM Asep Aang sebagai sekretarisnya. Jadi mungkin disangkanya bantuan dari KORPRI,” tutur Acep Jamhuri.
Kembali diceritakannya, karena TPP merupakan tunjangan kinerja dan saat itu beban kerja ASN tidak terlalu berat karena banyak WFH (Work From Home) dan sistem shif, akhirnya beberapa pengurus KORPRI menyepakati dan mempersilahkan agar TPP dipotong 5% untuk bantuan covid-19.
Namun yang perlu ditegaskan, uang potongan TPP 5% tersebut tidak masuk dalam sistem keuangan KORPRI. “5% yang ini khusus untuk penanganan pandemi covid-19 ya. Yang ngurus kepala BKPSDM,” kata Acep.
Acep Jamhuri juta menjelaskan soal rame-rame ‘isu ikan asin’ yang kabarnya dibeli dari 5% potongan TPP. Acep menjelaskan, berdasarkan laporan dari Kepala BKPSDM, 5% potongan TPP pertama ini sudah dibelikan beras untuk bantuan covid-19. Sementara soal pembelian ikan asin menggunakan anggaran pribadinya.
“Kemudian itu dibelikan beras. Kalau ikan asin saya pribadi yang beli. Bahkan beras saya juga beli 10 ton. Jadi isu ikan asin ini juga perlu diluruskan. Saat itu saya beli pake duit pribadi. Beli berapa kwintal saya lupa jumlahnya,” terang Acep.
“Terus, berasnya didistribusikan ke masyarakat melalui camat-camat. Waktu itu ada seremonialnya juga di plaza pemda. Jadi pembelian bantuan beras saat itu uangnya dari potongan 5% TPP,” timpalnya.
“Ya sudah saat itu saya anggap selesai, karena sudah dibelikan,” papar Acep, sambil menjelaskan jika potongan 5% TPP untuk bantuan covid-19 hanya satu kali potongan 5% (tidak dua kali potongan).
“Dua kali potongan mungkin maksudnya dengan bantuan untuk korban banjir. Tapi itu yang 5% potongan TPP untuk bantuan banjir belum semuanya dimanfaatkan (masih ada sisa),” terangnya.
“Mungkin potongan 5% TPP untuk bantuan korban banjir ini bentuk rasa syukur para ASN yang TPP januari dan pebruari sudah cair. Kalau maret banyak yang belum cair,” terang Acep lagi.
Banjir kan sudah selesai, bener potongan 5% TPP untuk bantuan banjir?
Menjawab pertanyaan tersebut, Acep Jamhuri kembali menjelaskan, belum semuanya potongan 5% TPP sudah dipakai untuk bantuan korban banjir. Artinya, masih ada siswa potongan TPP yang belum dipakai.
“Kan perhitungan saat itu untuk banjir. Sementara pencairan TPP juga telat,” katanya.
Tetapi yang perlu ditegaskan, sambung Acep, potongan TPP kedua untuk bantuan korban banjir ini pun tidak masuk sistem keuangan KORPRI.
“Lalu masuk dimana?. Coba tanya Pak Asep Aang yang lebih tahu teknisnya seperti apa. Karena saya sudah telpon Bendahara KORPRI, itu memang tidak masuk sistem keuangan KORPRI. Tapi kemarin Pak Asep Aang laporan katanya masih ada uang sisa 70 juta,” terang Acep.
Kesimpulannya, masih dijelaskan Acep, pertama pada masa pandemi covid-19 membuat susah masyarakat yang sedang memerlukan bantuan. Kemudian kinerja para ASN juga tidak maksimal karena banyak WFH dan sistem kerja shif.
Melihat kondisi covid-19 saat itu sangat riskan. Sementara masyarakat masih banyak yang tidak ter-cover bantuan oleh anggaran pusat maupun provinsi.
“Tapi tolong digarisbawahi ini tidak masuk dalam sistem keuangan KORPRI. Jadi sebetulnya itu potongan TPP di luar KORPRI,” terangnya.
Kedua, potongan 5% TPP untuk bantuan korban banjir ini merupakan bentuk syukuran TPP ASN yang sudah cair.
Belum digunakan.
“Tapi saya gak tahu duitnya disimpen dimana. Nilainya berapa juga saya belum hapal. Munngkin karena masih dalam proses. Karena kan tidak semua TPP sudah cair. Yang di kecamatan saja banyak yang belum cair,” timpal Acep.
Soal rame-rame potongan 5% TPP untuk bantuan korban banjir ini Acep Jamhuri mengaku sangat mewajarkan. Karena dari dulu ASN di Karawang selalu bersifat dinamis dan kritis.
“Wajar-lah rame. Artinya, ASN di Karawang ini dinamis dan para kritis memang,” pungkasnya. (red)
