KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Menyikapi ramainya sorotan publik mengenai biaya sewa menyewa uang buku paket di SMPN 1 Tirtamulya.
Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Kabupaten Karawang akan segera menindaklanjuti persoalan pungutan yang membebankan siswa tersebut.
Kasiwas Saber Pungli Karawang, AKP. Joko Suwito mengatakan pihaknya akan langsung melakukan pengecekan ke sekolah yang bersangkutan.
“Jelas tidak boleh karena semua biaya sudah ditanggung oleh Dana BOS, dan sudah jelas aturannya tidak boleh membebankan siswa maupun orangtua siswa. Kami akan turun langsung ke sekolah dan akan kami panggil, untuk hasilnya akan kami lakukan jumpa pers nanti,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Komisariat Cikampek Dede Karbada ketika dimintai tanggapannya terkait polemik adanya dugaan praktek sewa menyewa di SMPN 1 Tirtamulya memilih diam tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang pihak sekolah mewajibkan buku tertentu untuk dimiliki oleh siswa.
Kemendikbud menyatakan penyediaan buku sudah disiapkan dengan mekanisme pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Disampaikan, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Dadang Sunendar, aturan penyediaan buku salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) Nomor 3 Tahun 2017.
“Jika terbukti melanggar, berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 (tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan), bisa ada penurunan akreditasi, penangguhan bantuan pendidikan, sampai rekomendasi terberat,” tegasnya.
Dadang menjelaskan Kemendikbud telah menyediakan buku K13 untuk kelas I sampai dengan kelas XII . Ia menjelaskan buku tersebut diberikan secara gratis kepada siswa. Adapun pengadaannya melalui dana BOS di masing-masing sekolah.
Reporter : Nina Melani Paradewi
