KARAWANG | DPRD Kabupaten Karawang meminta Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop-UKM) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang untuk lebih inovatif dalam membuat program pengembangan ekonomi dan pariwisata.
“Dua OPD (organisasi perangkat daerah) yang paling saya soroti adalah Dinkop serta Disparbud. Tahun 2024 nanti dua OPD ini harus memiliki program inovatif terkait pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mahfudin, Senin (18/3/2024).
Evenk, sapaan akrab Mahfudin, menegaskan bahwa program di Dinkop jangan hanya sebatas memberi bantuan modal terhadap UMKM, tetapi juga mampu mengoptimalkan berbagai potensi kewirausahaan di setiap daerah.
Kemudian untuk Disparbud, lanjut dia, harus dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang agar dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung.
“Kalau banyak pengunjung ke objek wisata, maka akan menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Misalkan dengan membuat Pantai Tanjung Baru menjadi lebih bagus dan menarik untuk mendatangkan pengunjung, maka masyarakat di sekitarnya bisa berdagang atau membuka usaha lainnya. Dengan begitu perputaran ekonomi akan meningkat. Ekonomi masyarakat juga akan turut meningkatkan,” ujarnya.
Evenk mengungkapkan, Kabupaten Karawang memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata pantai, wisata pegunungan, wisata sejarah hingga wisata religi.
“Kita punya Pantai Tanjung Baru, Pakis, Sedari, Bendungan Walahar, Curug Cigentis, Candi Jiwa dan berbagai objek wisata lainnya. Bahkan Karawang ini punya kampung boneka dan centra pindang yang dapat dijadikan wisata edukatif. Semua objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang ini sangat berpotensi untuk turut mengembangkan ekonomi kerakyatan jika ditata dan dikelola dengan program yang tepat,” kata Evenk.
Bicara soal Anggaran, lanjut Evenk, jika program yang diajukan sangat realistis dan dapat berdampak positif yang sangat besar terhadap masyarakat, tentunya pihak legislatif pun akan menyetujui hal tersebut.
“Saya pribadi sebagai Anggota Banggar DPRD sangat setuju jika memang OPD-OPD terkait ekonomi kerakyatan ini memiliki program yang inovatif serta berpotensi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Apalagi pasca pandemik tentunya banyak masyarakat yang secara ekonomi sangat terdampak dan butuh uluran tangan pemerintah untuk memulihkan perekonomian,” pungkasnya. (Red)
