KARAWANG | Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Indariyani mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja.
Indariyani menyampaikan, salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran diakibatkan karena para lulusan SMK di Kabupaten Karawang dianggap belum sesuai dengan kebutuhan industri.
Ia menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Tingkat Penggangguran Terbuka di Kabupaten Karawang mecapai angka 9,87 persen. Sementara pada tahun 2023, jumlah penduduk tertinggi menurut kepemilikan ijasah, diduduki oleh lulusan SMK yang mencapai angka 34,6 persen.
“Pengangguran di Kabupaten Karawang terbilang cukup tinggi, dari data BPS tahun 2022, ada 9,87 persen pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan dari lulusan SMK yang dianggap belum bisa menjawab kebutuhan industri, akhirnya kalah saing dengan ppencari kerja dari luar daerah,” kata Indriyani, Jumat ( 22/3/2024).
Ia meminta Pemkab Karawang melakukan suatu program inovasi yang dapat menunjang peningkatan kualitas lulusan SMK yang berkesesuaian dengan kebutuhan industri.
“Pemkab Karawang harus memiliki inovasi program peningkatan kualitas lulusan SMK, agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sebab, jika hanya mengandalkan program BLK saja belum cukup,” ungkap Indriyani.
Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang lebih efektif.
Ia menyampaikan, salah satu program baru yang dapat dilakukan oleh Pemkab Karawang adalah dengan menerapkan kurikulum tambahan di SMK dengan tema Kurikulum Berbasis Industri yang melibatkan langsung pelaku industri dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Kurikulum Berbasis Industri ini sangat baik. Karena para pelajar akan belajar praktek secara langsung dengan para pelaku industri. Kurikulum tambahan itu bisa dengan memasukkan mata pelajaran khusus, atau dengan membentuk ekstrakurikuler.
“Misalnya, masukan mata pelajaran sepeda motor Honda, Mobil Toyota dan sebagainya dengan tenaga pengajar langsung dari perusahaan. Kalau mata pelajaran sepeda motor Honda ya gurunya dari AHM, begitu pun dengan mata pelajaran khusus lainnya. Atau bisa juga dengan membentuk ektrakurikuler Honda, Yamaha dan sebagainya, dengan tenaga pembimbing dari perusahaan,” terang Indriyani.
Indriyani menuturkan, model pembelajaran seperti itu sudah diterapkan di SMK Mitra Industri Kabupaten Bekasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK di Karawang yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengangguran.Pemkab Karawang juga bisa mencoba membangun SMK Mitra Industri seperti yang ada di Kabupaten Bekasi. Dimana dalam operasional nya sekolah tersebut sangat melibatkan pihak perusahaan secara langsung. Pemkab Karawang bisa lakukan kunjungan kesana,” terang Indriyani.
Indriyani juga menyarankan agar Pemkab Karawang dapat meminta pihak perusahaan untuk mengirimkan tenaga pelajar ke setiap SMK sebagai program corporate social responsibility (CSR) yang rutin diberikan oleh perusahaan kepada Pemkab Karawang.
“Jika biasanya perusahaan otomotif, elektronik dan sebagainya hanya memberikan CSR kepada sekolah dalam bentuk peralatan atau sekedar ruang terbuka hijau, coba berinovasi dengan meminta agar perusahaan dapat mengirimkan tenaga pengajar. Sehingga bisa mengajarkan lebil detail dan mencetak calon tenaga kerja seperti yang perusahaannya butuhkan,” jelas Indriyani.
Meskipun dalam pembinaan SMA/MA/SMK atau sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, ia yakin program peningkatan kualitas lulusan SMK melalui penerapan Kurikulum Berbasis Industri dapat terealisasi dengan adanya koordinasi yang baik.
Kewenangan pembinaan SMK sederajat yang berada di Pemprov Jabar, bukan menjadi alasan untuk Pemkab Karawang melakukan pembiaran. Menurut saya, tidak ada yang tidak mungkin, program inovasi itu bisa terealisasi jika Pemkab Karawang berkoordinasi dengan Pemprov Jabar,” tegas Indriyani. (Red)
