KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang kembali menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045, Rabu (20/12/2023) di Rumah Makan Alam Sari, Desa Wadas, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.
Dalam forum diskusi yang juga dibarengi dengan kegiatan Kiff of Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Karawang tahun 2025 tersebut, Bappeda Kabupaten Karawang beserta tim tenaga ahli penyusunan RPJPD menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat dari 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, Para Kepala OPD , Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Dindin Rachmady, para tim pakar dan tenaga ahli penyusunan RPJPD, Para Camat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan stake holder terkait.
Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Dindin Rachmady, mengapresiasi antusiasme keseriusan seluruh peserta dalam menyampaikan aspirasi baik berupa masukan, usulan ataupun saran dalam perencanaan pembangunan daerah untuk 20 tahun yang akan datang yang disusun dalam RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2025-2045.
“kegiatan ini adalah rencana awal RPJPD , Kita menjaring isu-isu strategis yang ada di kewilayahan di tiga puluh Kecamatan di Kabupaten Karawang, dimana tentunya dalam penyusunan RPJPD ini arah pembangunan daerah harus tetap berintegrasi dengan kebijakan arah pembangunan pemerintahan provinsi dan pembangunan nasional,” katanya.
” kita menjaring apa yang menjadi visi misi kita, mencakup disegala lini, diantaranya yaitu, Sumber Daya Manusia, Ekonomi Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Insfrastruktur yang Mumpuni, dan untuk bisa melingkupi itu semua diwadahi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, agar yang diminta oleh masyarakat Kabupaten Karawang bisa terwakili semuanya, bahwa nantinya ada transformasi pemerintahan sehingga ini bisa di kawal dari awal tahun 2025 sampai 2045,” jelas Dindin lebih lanjut.
Ditanya memgenai bagaimana kemudian RPJPD ini berintegrasi dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yang baru mengingat ditahun 2024 mendatang Indonesian akan menggelar Pemilihan Umum, Dindin menyampaikan, hal tersebut tergantung dari pengambil keputusan di Pemerintahan Pusat, apakah nanti straight (lurus) sesuai dengan yang ada sekarang dilaksanakan atau ada kebijakan- kebijakan baru.
“nah tentunya, kita menunggu arah kebijakan dari pemerintah untuk rancangan akhirnya seperti apa. Misalnya untuk Jawa Barat ini nanti RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang)-nya dijadikan apa, seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang nanti bisa saja kemudian bukan DKI lagi karena pindah ke Ibukota Khusus Nusantara ( IKN) , Nah Jakarta ini nanti mau dijadikan apa, pemerintahan provinsi mau seperti apa intervensi ke sana, lalu Karawang bagiannya apa,” ulas Dindin.
“Namun demikian, kita tetap harus membangkitkan potensi-potensi lokal. Lalu tadi ada beberapa kegiatan yang harus dibuatkan standar operasi prosedur (SOP) tersendiri agar nantinya tidak lepas apa yang sudah disediakan di RPJP nanti diturunkan di RPJM diturunkan di RKPD- nya itu bisa nyambung terus,” pungkasnya.
Acara forum konsultasi publik yang digelar Bappeda Karawang ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ph.D., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr Iendra Sofyan, S.T., M.Si., Ir Rinella Tambunan dari Bappenas dan Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Dindin Rachmadhy, S.Sos., M.M., serta Lina Jazuli sebagai moderator.
Sebelumnya, Bappeda Kabupaten Karawang sudah melakukan kick off meeting RKPD tahun 2025, forum diskusi dengan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama stake holder terkait.
Reporter : Nina Melani Paradewi
