KARAWANG | ONDIGINEWS.COM | Dugaan korupsi ditubuh KONI Karawang semakin merebak, proyek pembangunan ruang meetting (ruang rapat) dan ruang fitness di Kantor KONI Karawang yang dibangun tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) akhirnya terendus publik.
Bahkan disinyalir ada dugaan mark up dari kedua proyek rehab di gedung KONI Karawang tersebut. Disamping pembangunannya yang seolah dipaksakan atau curi start karena informasi yang beredar, dua ruangan itu, dibangun sekitar bulan Januari 2024 dan selesai Februari ditahun yang sama. Ruang rapat itu, diklaim menelan anggaran sekitar Rp. 375 juta dan ruang fitness sekitar Rp. 175 juta.
Informasi-informasi ini pun seolah tak terbantahkan, karena ketika awak media mengkonfirmasikan hal itu kepada Ketua KONI Karawang, Sayuti Haris, pada Rabu (8/5/2024) lalu.
Namun ironis, Melalui sambungan teleponnya, Haris mengungkapkan, jika rehab dua ruang Gedung KONI itu dikerjakan atas dasar paksaan dari Rahmat Gunadi (Sekretaris KONI Karawang) saat itu.
“Untuk kedua pembangunan ini belum ada pembicaraan khusus karena waktu itu saya larang untuk dibangun, namun pak Gunadi (Sekretaris KONI sebelumnya) memaksakan diri, makanya kalau ada apa-apa saya melibatkan wakil ketua untuk membahasnya. Karena bulan besok saja, masa jabatan saya sudah habis,” ujar Haris seraya membenarkan jika kedua bangunan tersebut dikerjakan tanpa adanya SPK dan tandatangan dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dan mengatakan jika pekerjaan tersebut belum dibayar.
Haris mengungkapkan, terkait pembangunan dua ruang tersebut, sebagai Ketua dirinya sudah membicarakan permasalahan dengan para wakil ketua. Lalu apa jawabannya?, Haris menuturkan jika mereka juga sama-sama bingung.
“Para wakil ketua juga sudah tahu. Dan mereka juga sama kebingungan. Karena nilainya tidak sesuai dengan RKA,” tutupnya.
Pernyataan Haris ini pun, kembali mendapat sorotan dari sejumlah anggota masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai Jaringan Masyarakat Madani (JMM) yang diketuai oleh Didi Suheri SE., M.Sos.
JMM mengaku heran, jika para pengurus KONI Karawang yang didalamnya nota bene diisi oleh orang-orang hebat dan pintar, dari berbagai latar belakang dan profesi ini, seolah tidak tahu adanya hal yang menyalahi aturan terjadi dilembaganya.
“Ini kan aneh, mereka ini terkesan malah “mendiamkan” saja ada hal yang menyalahi aturan didalam rumah mereka sendiri,” kata Didi heran.
Lebih lanjut ia menuturkan, jika benar dua pekerjaan itu dikerjakan atas dasar paksaan dari Gunadi, lalu apakah dari puluhan pengurus KONI Karawang semua hanya diam, tidak ada yang mengingatkan jika itu salah??. Bicara bingung??, apa yang dibingungkan?.
“Makin aneh, tidak ada satupun pengurus yang mengingatkan, melarang atau seperti apa, malah bilangnya kebingungan. Gunadi itukan hanya seorang, sementara pengurus KONI itu banyak. Masa semua kebingungan, ini lucu,” selorohnya.
JMM pun mengingatkan kepada para pengurus KONI, bahwasannya, dana hibah diberikan pemerintah daerah Kabupaten Karawang kepada KONI Karawang, agar digunakan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan, dan mendukung program-program peningkatan prestasi atlet, serta mensukseskan ajang olahraga yang diikuti.
“Di tahun 2024 ini, Anggaran Dana Hibah yang diterima KONI Karawang mencapai Rp. 12, 5 Miliar. Tentunya, ini adalah bentuk dari kebaikan Bapak Bupati kita, dengan harapan seluruh insan olahraga di Kabupaten Karawang bisa memaksimalkan potensinya serta dapat meningkatkan prestasinya,” ulas Didi.
“Seharusnya KONI Karawang mengapresiasi kebaikan Bupati dengan meningkatan prestasi olahraga Kabupaten Karawang, bukan malah bingung seolah membiarkan hal-hal yang menyalahi aturan terjadi, bupati sudah baik loch!,” pungkasnya. (Red)
