Karawang, Onediginews.com – Penggunaan mobil dinas Wakil Bupati Karawang, H.Aep Saepulloh yang digunakan untuk mengantar pernikahan warga kembali mendapatkan tanggapan serius dari akademisi.
Seperti yang disampaikan, M Gary Gagarin SH.,MH menilai bahwa secara pandangan akademisi hal itu sangat disayangkan. Kenapa ? Karena seorang pejabat harus paham mengenai wewenang dan landasan menjadi seorang pejabat.
“Kalau didalam konteks hukum administrasi negara itu dikenal dengan asas legalitas. Dimana artinya pejabat pemerintahan dalam melaksanakan setiap tugasnya harus berbasis aturan hukum. Sehingga jangan sampai pejabat ini melakukan tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ucapnya.
Termasuk dalam hal pemggunaan mobil dinas, kata dia dimana penggunaan mobil dinas ini diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur sipil negara tahun 2005. “Dimana di dalam aturan tersebut menjelaskan mobil dinas ini digunakan untuk menunjang tugas pejabat dalam hal melaksanakan pokok dan fungsinya,” terangnya.
Pertanyaannya kemudian, pernikahan warga ini menjadi penunjang pokok dan fungsi atau tidak ?
Menurut Gary masalah pernikahan ini sama sekali tidak ada hubungannya. Apabila memang pejabat tersebut ingin membuat kebijakan kebijakan seperti itu, jangan menggunakan mpbil dinas, karena mobil sinas ini adalah barang milik daerah yang tIdak bisa sembarangan dipinjam pinjamkan kepada orang.
“Bagaimana kalau rusak dan lain-lain, ini nantinya tentu akan menjadi beban anggaran daerah. Atau jangan jangan pejabat ini tidak memahami aturan dan regulasi yang ada. Ini tidak diperbolehkan secara hukum,” jelasnya.
Sebetulnya hal tersebut merupakan program yang bagus, akan tetapi jangan menggunakan mobil dinas tapi silahkan menggunakan mobil pribadi. Karena jika menggunakan mobil pribadi itu adalah hak yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan negara.
“Jadi jika memang ingin meneruskan program itu silahkan gunakan mobil pribadi,” pungkasnya. (red)
