KARAWANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pajak daerah.
Hal tersebut dikarenakan Karawang yang dikenal sebagai kota industri dan lumbung padi nasional ini setiap tahunnya selalu stagnan atau tidak ada peningkatan dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi minimal ada peningkatan yang signifikanlah,” kata Sekda Acep.
” Oleh karena itu Bapenda ini harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pajak di daerah. Menggali potensi yang belum tergali,” tandasnya.
Diungkapkan Sekda Acep, selama ini kerja Bapenda kurang maksimal dan pencapaian kinerja yang dilakukan pun hanya fokus kepada capaian target dan upah pungut saja. Bapenda bahkan tidak memiliki data yang akurat dan valid.
Sementara disisi lain, siapapun yang berperan dalam pendapatan daerah itu juga berhak untuk mendapatkan upah pungut.
“Oleh karenanya kedepan, kita akan buat skenario lain dimana Bapenda dapat akan mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)Ā seperti biasa dan upah pungut akan diatur. Agar semua yang berperan menggali PAD mendapatkan upah pungut bukan hanya Bapenda saja,” papar Sekda Acep menjelaskan.
Lebih lanjut Sekda Acep menandaskan, Carilah potensi pendapatan ini dari segala sektor yang belum tergali. Gunakan Data.
“Semua harus bergerak, baik itu dinas, camat , maupun kepala desa,Ā semua bergerak, semua yang ada dalam sistem pemerintahan harus bergerak. Termasuk bagaimana meregulasi, bagian hukum, asisten daerah, semua harus bergerak,” tandasnya.
“Dan Kerja mereka ini harus dihargai dengan upah pungut. Upah pungut ini harus bagi – bagi. Kalau sekarang semua oleh Bapenda, sekarang kan saya lihat ego, Bapenda menolak TPP dan lebih memilih upah pungut,” ungkap Sekda Acep lebih lanjut.
Dikatakannya, harus ada perubahan. Dan sekarang, wacana terkait pembagian upah pungut ini sedang dibahas dibagian organisasi.
“Jika semua bekerja, semua dapat upah pungut mereka akan lebih semangat lagi menciptakan potensi – potensi PAD,” Imbuhnya.
“Contoh misalnya PBB, Ini jelas peluang besar karena ada penyerahan sertifikat PTSL sebanyak kurang lebih 28000, ini pasti naik wajib pajaknya, harusnya ini dikejar, belum lagi hal -hal yang lain. Jangan hanya mengandalkan BPHTB saja,” tuturnya lagi.
“Karena dari dulu selalu seperti itu, lebih dominan mengandalkan BPHTB, Sekarang harus dibuat sistem yang bagus, termasuk juga regulasinya,” pungkasnya.(NN)
