Karawang – Onediginews.com – Pemuda Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuntut Pemerintah Desa Linggarsari transparan dalam penggunaan anggaran dana desa untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat.
Hal itu dikatakan Asep Supriatna, kepada Onediginews.com, beberapa waktu lalu.
“Saya mewakili pemuda dan masyarakat Desa Linggarsari, menuntut keterbukaan terkait dana desa yang didalamnya terdapat anggaran yang ditujukan untuk Bumdes,” ucapnya.
Diungkapkan Asep lebih lanjut, pemuda Linggarsari beberapa waktu lalu mengadakan musyawarah dengan pihak pemerintah desa, namun anehnya dalam kesempatan tersebut kenapa pendamping desa malah justru menyebut pihaknya akan melakukan demonstrasi dan provokasi aktif.
“Padahal tujuan awal kami untuk musyawarah dan menanyakan transparansi penggunaan dana bumdes tersebut. Karena selama ini tidak pernah terpampang terkait pengegunaan dana bumdes yang di kelola desa,” jelasnya.
Padahal menurutnya, pemerintah mengarahkan untuk membuat keterbukaan penggunaan anggaran bumdes. Dan dipasang di kantor Desa.
“Dari Desa Linggarsari malah gak ada, lalu mana keterbukaannya,” imbuh Asep.
“Tuntutan kami, kami ingin membekukan dana bumdes selama masa pilkades ini, agar tidak digunakan untuk kepentingan politik,” tegasnya lagi
Sementara itu, Pengamat Pemerintahan, Syarif Hidayat, SH., MH., menuturkan tuntutan para pemuda Desa Linggarsari ini adalah hal yang wajar dan merupakan bentuk keperdulian terhadap desanya.
Adapun kemudian, masalah materil atau formil yang ditanyakan, lanjutnya, dalam musyawarah tersebut adalah kewajiban masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo, agar masyarakat bersama – sama wajib mengawasi penggunaan dana desa.
“Seharusnya Pemerintah Desa (Pemdes) dapat lebih transparan karena dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa adalah pajak rakyat yang mana dari pajak tersebut pemerintah wajib mensejahterakan rakyatnya,” kata Syarif.
“Dan kami berkeinginan desa Linggarsari ini lebih maju dari desa lain namun kami melihat seolah -olah desa ini malah tertinggal,” tandasnya lagi.
Oleh karenanya, ditambahkan Syarif, pihaknya meminta Pemdes untuk memperbaiki aturan – aturannya agar masyarakat Desa Linggarsari menikmati hasil pajak yang mereka bayarkan.
“Ini bukan profokasi, ini wajar , masyarakat menanyakan uangnya kepada pemerintahnya, apakah uangnya digunakan sesuai aturan -aturan atau tidak. Karena kami tidak ingin uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” harapnya.
“Jadi kami meminta kepada pendamping desa jangan membuat permasalahan ini menjadi keruh, kalau pub ada tuntutan keterbukaan dari masyarakat, lakukan saja, jika memang tidak ada yang ditutupi,” pungkasnya.(Red)
