KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Menyikapi pernyataan Amin Sugianto yang baru terpilih Kepala Desa Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Desa Tambaksumur disalah satu media online disoal oleh pengurus persatuan perangkat desa indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang.
Pasalnya pernyataan Amin Sugianto tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 beserta turunannya.
Dikatakan Aan Karyanto, Sekretaris PPDI Kabupaten Karawang, seharusnya Amin fokus terhadap pembangunan baik infastruktur ataupun pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terkotak-kotak pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) reguler dan PAW yang baru dilaksanakan.
“ini malah sebaliknya, malah berstatemen untuk mereshuffle para perangkat desa yang tidak mendukung justru membuat kegaduhan di internal pemerintahan desa tersebut padahal dilantik juga belum,” sesalnya.
“Kami selaku pengurus PPDI Kabupaten Karawang akan siap membela rekan-rekan perangkat desa apabila diberhentikan tidak sesuai regulasi, kita sepakat bahwa proses PAW Kades Tambaksumur untuk memusyawarahkan pemilihan kepala desa untuk meneruskan sisa masa jabatan, kemudian tidak lantas perangkat desa langsung di berhentikan apalagi alasannya tidak mendukung kami rasa ini tidak etis lah, harusnya pahami dulu regulasinya,” tegas Aan.
Oleh karenanya ia berharap kepada semua pihak untuk taat terhadap aturan yang sudah ada apalagi Bupati Karawang sudah membuat surat edaran No 005/5818/DPMD, yang di tujukan kepada para camat se-Kabupaten Karawang perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
“Jadi jelas semua sudah terdiktum di surat tersebut bahwa Kades jangan asal memberhentikan perangkat desa,” tegasnya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Tirtajaya , S Janam yang juga anggota Pemantau PAW Pilkades Kecamatan Tirtajaya.
Menurutnya Pemberhentian perangkat desa bukan solusi yang terbaik di sisa-sisa jabatan Kades Tambaksumur.
<span;>Ditandaskan Janam, lebih baik Amin Sugianto ciptakan sinergitas di internal pemerintahan dan fokus pembangunan yang masih tertinggal dengan desa yang lain.
“kalau dipaksakan malah akan menghambat pembangunan dan yang akan dirugikan tentunya warga setempat, cukup satu kali dan belajar dengan adanya kades yang digugat oleh perangkat desa ke PTUN, kami berharap jangan sampai terulang di Tambaksumur,” ungkapnya. (Nina)
