KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Klari menjawab keluhan sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait transparansi anggaran kegiatan Kirab Pilkada dan Budaya yang disalurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang dengan besaran sekitar kurang lebih Rp. 45 jutaan.
Sejumlah PPS tersebut mengeluh, jika anggaran yang diberikan KPU tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh PPK dalam pelaksanaan kegiatannya. Sehingga menimbulan tanda tanya.
“Kegiatan hanya sosialisasi keliling saja menggunakan mobil komando, penanaman pohon yang paling hanya beberapa saja lalu menggelar (menanggap) hiburan calung ada door prize juga sih, cuma barang-barang kecil saja, itu juga kegiatannya cuma satu hari aja,” kata salah seorang anggota PPS yang berpesan agar namanya tidak disebutkan itu.
“Kami merasa ketua PPK tidak transparan, terkait pelaksanaan anggaran kegiatan tersebut. Bahkan anggota PPK sendiri membicarakan di belakang,” ungkapnya.
Ketua PPK Klari, Yanwar didampingi Komisioner, Kamis (19/9/2024), ketika dikonfirmasi onediginews.com menyampaikan, jika anggaran sosialisasi Pilkada 2024 disalurkan KPU untuk kegiatan PPK. Dimana dalam pelaksanaannya kegiataannya sudah dilaksanakan sesuai aturan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kegiatan yang dijalankan sudah sesuai, kita ada RAB -RAB nya, dan anggaran kegiatan ini turunnya ke Biaya Operasional PPK dalam artian LPJ yang buat PPK tidak ada artian kita harus bertanggungjawab ke PPS. Dan sesuai dengan pagu,” jelasnya.
Bahkan menurut Yanwar, pihaknya kerap mengajak PPS untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut. Karena kegiatan dilaksanakan diberbagai desa.
“Saya ini selalu ngajak ke PPS, dan inikan uang negara dan uang ini untuk rakyat. Mengapa kita menanggap calung, karena calung inikan budaya kita di Kecamatan Klari, sesuai tema Kirab Pilkada dan Budaya, kita juga siapkan door prize banyak,” ulasnya.
Ditempat yang sama, pernyataan Ketua PPK pun di Aamiin-kan komisioner PPK Klari yang lain.
“Kewenangan PPS untuk mempertanyakan anggaran pun itu tidak ada. Karena PPS pun mempunyai kewenangan sendiri,” tambahnya.
Kedepan PPS pun akan ada anggaran kegiatan sosialisasinya sendiri. Hanya memang tahapannya belum sampai ke PPS.
“Anggaran sosialisasi ini untuk kegiatan PPK termasuk pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh PPK. Sehingga kami balik mempertanyakan kapasitas mereka apa untuk mempertanyakan hal ini
“Adapun riak -riak yang terjadi itu hanya masalah kecemburuan tapi salah tempat. Kalau mungkin ini datangnya dari kami PPK itu masuk akal dan bisa diterima, tapi kalau dari PPS itu mohon maaf, beda ranahnya,” tandasnya lebih lanjut
“Hal itu mungkin hanya asumsi dan tanggapan yang dibangun mereka saja. Wajarlah kalau kemudian ada miss komunikasi mah, karena masing-masing dari PPK punya kesibukan, yang jelas kami tetap solid dan kompak dan tidak ada persoalan mengenai anggaran,” imbuh komisioner PPK Klari yang lain.
Reporter : Nina Melani Paradewi
