KARAWANG – RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Karawang kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Karawang.
Pasalnya, dari 20.000 kuota guru ngaji, yang baru terverifikasi dan tervalidasi hanya sekitar 10.000 orang. Sementara masa jabatan keduanya akan habis dalam hitungan bulan.
“Persoalannya adalah verifikasi dan Validasi data Guru Ngaji belum semua tercover oleh pemerintah daerah, masih ada sisa 10.000 orang guru ngaji yang selama satu periode kepemimpinan Bupati Karawang , hal ini belum juga diselesaikan,” kata Endang Sodikin, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Karawang.
“Jangankan ditambah kuota setiap tahun, minimal 2000 orang saja dilakukan pendataan maka secara otomatis dalam 5 tahun menjabat akan selesai atau minimal ada progres peningkatan dari data awal,” jelasnya lagi.
Dikatakan Endang, Mekanisme pencairan guru ngaji itu diberikan melalui Honor Daerah, yang cair menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Namun nyatanya, banyak guru ngaji yang merasa tidak adil karena setiap tahun harus bergiliran, belum lagi persoalan Verifikasi dan Validasi tadi, dimana ada yang punya murid tapi gak dapat,Ā ada yang tidak punya murid malah dapat, makanya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) ini harus serius lakukan pendataan,” ungkap Endang yang juga duduk sebagai Ketua Komisi III ini.
Dijelaskan Endang lebih lanjut kepada Onediginews, bahwa hal tersebut tentunya menjadi catatan bagi masyarakat karena berkaitan dengan kinerja Bupati itu sendiri.
“Dalam rapat badan anggaran itu selesai Rp. 1.200.000, namun persoalan ini itu kami tidak tahu. Dan merbot Mesjid yang jumlahnya 1000 orang lebih justru hanya mendapat Rp. 750.000 termasuk amil yang gajinya Rp. 1.200.000 kami merasa bahwa ini persoalan yang dipolitisasi.” imbuhnya lagi.
“Intinya kami sudah menyetujui kaitan dengan honor tersebut yang seharusnya selesai 5 tahun masa jabatan kemarin, tapi karena sekarang belum selesai mau tidak mau harus membuat RPJMD baru kaitan dengan honor guru ngaji.” sesalnya.
Diungkapkan Endang,Ā bahwa honor tersebut tidak sebanding dengan ilmu yang diberikan para Ustadz dan Ustadzah. Hanya saja upah tersebut adalah bentuk atensi dari Pemerintah Daerah.
“Apalagi kaitan dengan Diniyah Tamiliyah Awaliyah fasilitas belajar anak-anak yang sampai saat ini masih banyak yang belum punya tempat termasuk PAUD yang hampir 90 persen tidak memiliki bangunan sendiri, persoalan ini banyak.” Ucap Endang.
Endang menandaskan, pihaknya tidak bermaksud menjelekan Bupati sebelumnya, namun ia berharap kedepan Bupati Karawang yang baru harus lebih baik.
“bukan hanya persoalan tadi, dibanyak tempat kita tahu hampir setiap masyarakat mengeluhkan tentang pengangguran. Tinggal masyarakat sendiri yang harus cerdas memilih siapa Bupati yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan tersebut.” tutupnya.(NN)
