KARAWANG, ONEDIGINEWS.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang mendesak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lahan sawah yang terendam banjir. Pendataan ini dinilai krusial sebagai dasar pengajuan klaim asuransi pertanian serta penyaluran bantuan bagi petani terdampak.
Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah mengatakan, tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah area persawahan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal panen.
“DPKPP harus segera turun ke lapangan melakukan pendataan, berapa luas sawah yang terdampak dan sejauh mana tingkat kerusakannya. Data ini sangat dibutuhkan agar petani bisa mengajukan klaim asuransi dan mendapatkan haknya,” ujar Mumun.
Ia menegaskan, pendataan tidak boleh hanya berbasis administrasi di atas kertas. Verifikasi langsung di lapangan diperlukan agar kondisi riil petani tercatat secara akurat.
“Data yang akurat akan menjadi dasar pengajuan bantuan benih, klaim asuransi pertanian, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.
Selain pendataan, Komisi II juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana pertanian, terutama sistem pengairan dan irigasi. Menurut Mumun, penguatan turap serta normalisasi saluran air harus diprioritaskan untuk mencegah banjir berulang.
“Ke depan, Distan tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tapi juga pembenahan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan,” tambahnya.
Komisi II juga menekankan pentingnya sinergi antara DPKPP dan Perum BULOG. BULOG diharapkan tetap menyerap gabah petani terdampak banjir sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sementara DPKPP memastikan seluruh petani terdampak terdata dengan baik.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini serta mendorong dinas terkait mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Karawang,” tutup Mumun.
