KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM – Tabir gelap di balik rusaknya puluhan armada pengangkut sampah di Kabupaten Karawang mulai tersingkap.
Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, secara mengejutkan mengakui adanya defisit anggaran yang membuat pemeliharaan fisik truk sampah berada di titik nadir.
Dalam sebuah wawancara melalui sambungan telepon seluler beberapa waktu lalu,, Kabid Kebersihan Willy, membeberkan realita pahit mengenai kondisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menurutnya tidak memihak pada aspek pemeliharaan fisik.
“Begitu saya cek anggaran tahun 2026, memang tidak ada anggaran untuk rehab bak truk. Saya kurang tahu apakah ini bukan skala prioritas atau bagaimana, karena penganggaran 2026 dirancang di 20245 saat pejabat lama. Faktanya, bak-bak truk kita sudah pada keropos, garorenglah istilahnya,” ungkap Kabid dengan nada getir.
Ia tak menampik bahwa kondisi ini memicu gelombang komplain, baik dari masyarakat maupun petugas lapangan.
“Banyak yang komplain ke saya. Tapi posisi saya sekarang, DPA sudah jadi. Sedapat mungkin saya akan berjuang di perubahan anggaran karena kita tidak bisa tutup mata, truk kita memang sudah tidak layak,Kita hanya berusaha, nanti penentunya mah dari Bappeda sama TAPD,” tegasnya.
Ketiadaan anggaran fisik ini diduga kuat menjadi pemicu munculnya praktik ilegal di jalanan. Investigasi onediginews.com menemukan korelasi tajam antara dompet dinas yang kosong dengan dugaan praktik kencing solar oleh oknum sopir truk pelat merah.
Data menunjukkan anggaran pemeliharaan merosot tajam dari Rp4,86 miliar (2024) menjadi hanya Rp3,17 miliar (2025). Lebih miris lagi, alokasi perbaikan bak truk hanya tersisa Rp335,7 juta untuk menangani puluhan armada di seluruh kabupaten.
“Karena tidak ada dana taktis di UPTD, sopir harus bayar sendiri kalau ban bocor atau isi angin. Biayanya bisa Rp50 ribu sekali jalan. Padahal upah mereka hanya Rp2,8 juta tanpa hari libur. Logikanya, dari mana mereka menutupi biaya itu kalau bukan ‘main mata’ di jalan?” ujar Kepala UPTD I Kebersihan Erwin.
Namun demikian Kabid Kebersihan Willy membantahnya, menurutnya segala kerusakan baik hanya sekedar tambal ban atau tambah angin tidak harus dibiayai sendiri, karena sudah ada bengkel yang ditunjuk resmi oleh DLHK Kabupaten Karawang.
“kita ada bengkel yang ditunjuk, mau servis atau apa kan sudah biasanya itu mereka lapor dulu ke Kepala UPTD. Dari Kepala UPTD nanti bikin nota dinas permohonan perbaikan. Nah itu, nanti dimasukkan langsung ke bengkel yang ditunjuk.” papar Willy.
Hasil investigasi lapangan memperlihatkan sebuah bengkel tambal ban yang menjadi tempat singgah favorit truk sampah DLHK. Di balik tumpukan ban bekas, tim menemukan jeriken-jeriken besar dan drum penampungan dengan bau solar yang sangat menyengat—sebuah fakta fisik yang sulit dibantah.
Modusnya diduga rapi, sopir mengumpulkan sisa solar dalam wadah kecil untuk dijual ke penampung, dan uangnya digunakan untuk membayar utang perbaikan ban atau anjuk di bengkel tersebut.
Menanggapi dugaan keterlibatan anak buahnya dalam jaringan solar ilegal, Kabid Kebersihan mengeluarkan peringatan keras.
“Saya sudah instruksikan kepada Kepala UPTD untuk investigasi dan cek lapangan. Jika memang ada yang nakal seperti itu (jual solar), saya tidak akan segan-segan menindaklanjuti, bahkan bisa dilaporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Saya tidak mau tahu, kalau ada yang nakal, sikat,” tegasnya menanggapi temuan tersebut.
Pengakuan Kabid mengenai minimnya anggaran dan temuan lapangan mengenai kencing solar menggambarkan potret buram manajemen kebersihan di Karawang.
Di satu sisi, pejabat berdalih pada efisiensi anggaran, namun di sisi lain, petugas lapangan dibiarkan bertarung dengan kemiskinan dan armada yang keropos, hingga terpaksa menempuh jalur menyimpang demi menjaga truk tetap bergerak.
Reporter: Nina Melani Paradewi
