KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM Aroma tak sedap menyengat dari pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus adanya aliran dana pengembalian dari pihak Pertashop sebesar Rp 1.051.415.000 yang diduga mengalir langsung ke rekening pribadi oknum pegawai.
Temuan mengejutkan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Temuan Audit BPK (Mei–Juli 2026) atas Lporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025.
Dari total realisasi belanja BBM Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang menembus Rp 2,6 miliar lebih, auditor negara juga mencatat adanya kelebihan pembayaranbelanja BBM senilai Rp 488.370.200 yang belakangan telah disetorkan kembali ke Kas Daera
Pusaran temuan audit miliaran rupiah itu pun memicu tanda tanya besar mengenai sosok pegawai SDA yang menerima aliran dana tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ketua Tim (Katim) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang SDA DPUPR Karawang saat ini, Novi Cahyadi, menepis dirinya terlibat dalam pengelolaan anggaran solar pada periode yang menjadi temuan BPK.
“Kalau bicara masalah temuan BPK yang tahun 2025, murni itu era Pak Aris (Kabid SDA sebelumnya). Tidak ada kaitannya dengan Pak Tri Winarno (Kabid saat ini) dan saya, karena kegiatan itu berjalan pada tahun anggaran 2025,” ujar Novi saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Novi memastikan, dirinya dan Kepala Bidang (Kabid) SDA saat ini, Tri, baru resmi bertugas di Bidang SDA per Februari 2026. Sepanjang tahun anggaran 2025, Novi masih bertugas di Bidang Jasa Konstruksi (Jakon), sedangkan Tri menjabat di Bidang Jalan dan Jembatan.
Untuk memperjelas pembagian kewenangan, Novi membeberkan susunan pejabat dan staf yang memegang kendali anggaran operasional pemeliharaan Bidang SDA pada tahun 2025.
Menurutnya, struktur resmi itu sudah cukup menjelaskan siapa saja pihak yang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis pada masa tersebut.
“Struktur tahun 2025 itu Pak Aris sebagai Kabid sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pak Dian Mardiansyah sebagai PPTK Operasional Pemeliharaan, dan Pak Tomi sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang dibantu dua staf yakni Maya dan Rachmat. Dari struktur itu saja sudah kelihatan jelas,” kata Novi mengungkapkan.
Kendati demikian, teka-teki mengenai siapa sosok oknum pegawai yang rekening pribadinya menampung transfer Rp 1,05 miliar dari Pertashop masih belum terbuka.
Novi mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas penerimanya, meski para staf lama di bidang tersebut kini berada di bawah koordinasinya.
“Saya memang dengar rumornya, katanya masuk ke si ini, disimpan sama si ini. Tapi untuk kepastian siapanya saya tidak tahu,” tegas Novi.
Adapun soal tindak lanjut pengembalian kerugian daerah dari temuan BPK tersebut, Novi menyebut penyelesaiannya berada di bawah kendali pimpinan dinas karena berkaitan dengan program tahun anggaran sebelumnya.
Belajar dari catatan merah audit 2025 itu, Bidang SDA DPUPR Karawang langsung merombak total skema pengadaan BBM alat berat pada tahun 2026. Pola pembelian melalui Pertashop diputus dan diganti dengan kerja sama resmi bersama tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina berbasis invoice.
Pengawasan di lapangan juga diperketat dengan kewajiban dokumentasi berlapis setiap kali pengisian bahan bakar. Petugas wajib memotret angka nol pada dispenser SPBU, indikator tangki alat berat, hingga mencatat hour meter setelah alat beroperasi selama tujuh jam kerja.
“Mudah-mudahan pada masa tugas saya dan Pak Tri tidak sampai ada temuan, kami jadikan kejadian kemarin sebagai bentuk evaluasi kami saat ini,”pungkas Novi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi masih terus dilakukan kepada mantan Kabid SDA DPUPR Karawang Aris, mantan PPTK Dian Mardiansyah, serta Kepala Dinas PUPR Karawang guna mendapatkan keterangan berimbang terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut.
Reporter : Nina Melani Paradewi
