spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Fakta Brutal Bidang SDA PUPR Karawang Diungkap BPK!! Penyedia Siluman, Kuitansi Fiktif, Uang 1 Miliar Tanpa Jejak, Mantan Kabid Cuma Bungkam!!

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang kembali tercoreng.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025, ditemukan dugaan penyimpangan fantastis pada pos Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), khususnya pada Bidang Sumber Daya Air (SDA).

Tak tanggung-tanggung, dana pengembalian senilai miliaran rupiah tersebut ditarik tunai secara misterius oleh oknum pegawai, sementara transaksi di lapangan diduga sarat rekayasa dan melanggar hukum.

Berdasarkan data BPK RI, Khusus untuk Bidang SDA DPUPR yang bertanggung jawab atas pemeliharaan saluran irigasi, drainase, penanganan banjir, dan normalisasi realisasi belanja BBM tercatat sebesar Rp2.606.826.335.

Namun, alih-alih digunakan transparan, temuan BPK justru mengungkap dugaan penyimpangan yang kasat mata, Pertama, Dari total 7 penyedia, Bidang SDA hanya mengikat kontrak kerja sama dengan 3 penyedia. Ironisnya, transaksi pada 4 penyedia lainnya dilakukan secara incidental tanpa kontrak yang memadai.

Kedua, Pembayaran tercatat pada 7 penyedia melalui SP2D LS dan GU. Namun, hasil uji fisik dan struk di lapangan membuktikan transaksi justru melibatkan 11 penyedia. Ada 4 penyedia lainnya, penyedia “siluman” yang tidak tercantum dalam dokumen resmi pencairan!.

Pihak pertama terbukti tidak konsisten melakukan deposit bulanan. Pengisian BBM dilakukan tanpa kupon karena penyedia tidak menyerahkannya, melainkan hanya mengandalkan “hubungan dekat” antara petugas lapangan dan pihak SPBU.

Temuan paling mencurigakan dan bernuansa provokatif terletak pada pengelolaan dana pengembalian dari Pertashop sebesar Rp1.051.415.000.

Dana jumbo tersebut sempat dikembalikan oleh pihak Pertashop karena sebelumnya dibayarkan menggunakan dana talangan lain.

Bukannya disetor kembali ke kas resmi atau dicatat secara akuntabel, dana miliaran rupiah itu justru ditarik secara tunai dan dikelola sendiri oleh oknum pegawai Bidang SDA berinisial Sdr. RM dan Sdri. MMD.

Tanpa pencatatan resmi, tanpa bukti peruntukan yang sah, sebagian dari uang rakyat tersebut malah dialihfungsikan untuk menutupi dana talangan kegiatan lain.

Praktik ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap tertib administrasi keuangan negara.

Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran belanja BBM sebesar Rp488.370.200 (yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada 11 Mei 2026 setelah temuan mencuat), serta transaksi fiktif/tidak tercatat pada dashboard SPBU senilai Rp165.327.200 di 6 SPBU berbeda.

Atas temuan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati Karawang Aep Saepuloh agar segera menginstruksikan Kepala DPUPR Rusman untuk memperketat pengawasan.

Khusus untuk oknum di Bidang SDA, aliran dana Rp1.051.415.000 yang tidak dapat diyakini kebenarannya wajib diverifikasi secara mendalam oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Jika gagal dipertanggungjawabkan, dana tersebut wajib segera disetor ke Kas Daerah atau berisiko berlanjut ke ranah hukum pidana korupsi.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi dan permintaan tanggapan kepada A selaku Kabid SDA DPUPR sebelumnya terus dilakukan

namun belum memberikan jawaban begitupun upaya mengkonfirmasi pihak-pihak lainnya.

Reporter : Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles