spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Aliran Dana Jumbo Rp1 Miliar ke Rekening Pribadi di Kasus BBM PUPR, Ini Penjelasan Lengkap Inspektorat Karawang

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM  Pasca temuan fantastis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada pos Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Karawang senilai Rp2,6 miliar, Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang pun akhirnya angkat bicara.

Dalam wawancara di kantor Inspektorat Daerah pada Jumat (13/11/2026), Sekretaris Inspektorat Taopik Maulana yang didampingi oleh Irbansus (Inspektur Pembantu Khusus), Andi, membeberkan duduk perkara penanganan temuan BPK tersebut, mulai dari mekanisme pengembalian kerugian negara, penyimpangan prosedur, hingga alasan di balik sanksi administratif yang dinilai lambat oleh publik.

Salah satu sorotan utama dalam LHP BPK adalah transaksi jumbo senilai Rp1.051.415.000 (Rp1 miliar lebih) yang berasal dari pengembalian pihak Pertashop, namun kemudian dikelola melalui mekanisme ugal-ugalan atau non-resmi.

Berdasarkan penjelasan pihak Inspektorat, persoalan ini bermula dari sistem pembayaran yang menggunakan dana talangan.

“dikarenanakan pembendaharaan APBD belum cair saat itu, sehingga pihak terkait (bidang SDA) menggunakan sistem talangan. Dan Pertashop tercatat telah menyelesaikan kewajibannya pertermin, hingga akhir tahun 2025,” kata Sekretaris Inspektorat Taopik Maulana.

Masalah muncul ketika, dana pengembalian dari penyedia (Pertashop) sebesar Rp1 miliar lebih tersebut masuk ke rekening pribadi oknum staf, alih-alih langsung disetor ke kas negara melalui mekanisme bendahara resmi.

Namun demikikan, Inspektorat menegaskan bahwa dari total temuan, kelebihan bayar sekitar Rp500 juta lebih (secara rinci tercatat Rp488,370,200 pada LHP) serta aliran dana sebesar Rp. 1 Miliar lebih dilaporkan sedang berproses untuk dikembalikan dan ditindaklanjuti secara administratif normatif.

Sementara itu, Menanggapi kritik publik mengenai lambatnya penindakan hukum, Inspektorat memberikan batasan tegas antara audit reguler dan audit investigatif.

Terkait keterlibatan sejumlah nama seperti A, D, M, R, hingga T, Inspektorat menyatakan bahwa pembuktian unsur niat jahat dan aliran dana secara komprehensif harus melalui prosedur pemeriksaan berjenjang sebelum dapat dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Audit itu, Bersifat administratif dan normatif. Jika rekomendasi BPK tidak secara spesifik meminta pemeriksaan mendalam (in-depth investigation), maka fokus utamanya adalah memastikan pengembalian kerugian negara dan perbaikan administrasi. Jika sebaliknya, maka membutuhkan metodologi root cause analysis yang ketat, penelusuran berlapis, serta pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) dan perbuatan melawan hukum,” jelas Irbansus Andi menambahkan.

Publik kerap mempertanyakan mengapa oknum pegawai yang diduga terlibat dalam temuan indisipliner justru mendapat promosi atau mutasi ke jabatan lain.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Inspektorat Taopik Maulana dan Andi kompak menegaskan bahwa penerapan sanksi kepegawaian

berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021

wajib ditempuh secara berjenjang

mulai dari tingkat atasan langsung dan sanksi ringan terlebih dahulu, tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan sanksi berat pemberhentian.

Inspektorat juga meluruskan polemik perpindahan tugas sejumlah pegawai, dimana sejumlah pihak telah dikenai sanksi administratif, termasuk pemindahan tugas hingga penurunan beban kerja (seperti kasus struktural yang berdampak pada penyesuaian TPP). Sementara M dan R telah diberhentikan.

“Lalu bagaimana dengan T?, ya tinggal kita tunggu saja,” tambahnya.

Semenatra itu, Terkait mutasi A yang menjadi Sekretaris di OPD lain, pihak Inspektorat menegaskan bahwa proses usulan mutasi tersebut sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum pemeriksaan BPK dilakukan, dan mekanisme Baperjakat berada di luar kewenangan langsung bidang pengawasan internal.

“Dalam prosedur pengawasan keuangan negara, pihak terkait diberikan batas waktu normatif selama 60 hari sejak LHP BPK diserahkan untuk merampungkan pengembalian kerugian negara. Akan tetapi, jika hingga batas waktu temuan tersebut tak juga kunjung diselesaikan, maka Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian) sudah boleh masuk,” tegas Taopik lebih lanjut.

Disinggung kabar, bahwa para oknum Bidang SDA ini sudah masuk kedalam tahap penanganan oleh Kejaksaan Negeri Karawang, Taopik dan Andi mengaku tidak tahu dan belum ada tahap permohonan resmi APH terhadap unsur Inspektorat.

“Kami malah belum mendengar, yang jelas saat ini tahapan penyelesaian kerugian negara dan pembinaan administratif masih berproses secara internal di bawah koordinasi pengawasan kami,” ungkap Taopik.

Inspektorat memastikan bahwa pihaknya terus mengawal rekomendasi BPK agar seluruh kerugian yang timbul akibat ketidakdisiplinan administrasi di Bidang SDA DPUPR Karawang benar-benar klir dan disetor kembali ke kas daerah demi menegakkan prinsip akuntabilitas anggaran publik.

Reporter: Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles