
SUMEDANG | ONEDIGINEWS.COM | Angka permohonan Dispensasi Kawin (DINSKA) di Kabupaten Sumedang kembali menjadi sorotan menjelang akhir tahun 2026. Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Sumedang mencatat adanya dinamika permohonan dispensasi kawin di bawah umur yang terus berjalan hingga pertengahan bulan November ini.
Berdasarkan data hingga Senin (16/11/2026), Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang telah menerima sebanyak 269 perkara permohonan dispensasi kawin mencakup keseluruhan data perkara yang masuk, baik yang sudah diputus oleh hakim maupun perkara baru yang saat ini masih dalam proses persidangan.
Jika dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya, permohonan dispensasi kawin pada tahun 2025 lalu tercatat sebanyak 315 perkara masuk dengan rincian 313 perkara di antaranya telah diputus.
Sebagai informasi, pernikahan di bawah usia 19 tahun pada dasarnya tidak diperbolehkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam) dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Humas Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., menjelaskan bahwa berdasarkan data laporan tahun 2026 hingga bulan November, awalnya tercatat 258 perkara dispensasi kawin yang telah diproses hakim, sebelum bertambah menjadi 269 perkara seiring masuknya pendaftaran perkara terbaru yang belum disidangkan.
“Untuk tahun 2026 sampai bulan November ini, dari 258 perkara dispensasi kawin, sebanyak 250 perkara dikabulkan, 7 perkara dicabut, dan 1 perkara dinyatakan gugur karena pihak pemohon tidak hadir di persidangan,” ucap Anas. Senin,(16/11/2026).
Ia menambahkan bahwa dengan masuknya berkas-berkas perkara terbaru hingga hari ini, total keseluruhan permohonan yang terdaftar kini mencapai 269 perkara.
Dalam persidangan perkara dispensasi kawin, hakim menilai ada tidaknya alasan mendesak yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Anas menjelaskan bahwa persidangan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum.
“Dengan asas bahwa persidangan perkara Dispensasi Kawin adalah tertutup untuk umum,” jelas Anas.
Anas memaparkan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, hakim sering kali menemukan sejumlah alasan mendesak.
Menurutnya, alasan yang kerap mendasari permohonan ini meliputi anak perempuan yang kurang umur atau calon istri dalam keadaan hamil akibat perbuatan dengan calon suaminya, kondisi di mana pasangan tersebut sudah melakukan hubungan badan, serta kekhawatiran orang tua dan keluarga masing-masing terhadap hal-hal yang tidak diinginkan karena anak dengan calon pasangan sudah lama berpacaran.
Ia menambahkan, dari segi usia, rata-rata anak yang dimohonkan dispensasi kawin berkisar antara 17 hingga 18 tahun. Permohonan tersebut ada yang diajukan untuk satu pihak saja misalnya hanya calon mempelai perempuan yang berusia di bawah 19 tahun sedangkan calon suaminya sudah cukup umur namun ada pula yang bersifat kumulatif di mana kedua calon mempelai sama-sama masih di bawah umur atau sebaya.
Selain faktor pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua, Anas menyoroti tingginya angka anak putus sekolah sebagai pemicu utama pernikahan usia dini.
“Salah satu yang saya khawatirkan di persidangan adalah kebanyakan pemohon merupakan anak putus sekolah. Rata-rata mereka menikah dengan latar belakang pendidikan SD atau SMP yang tidak selesai, lalu karena di rumah tidak ada aktivitas yang jelas, akhirnya mereka dinikahkan dalam keadaan kurang umur. Padahal, pemerintah menetapkan batas usia 19 tahun itu salah satunya untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sampai tingkat SMA,” terangnya.
Fenomena pernikahan di bawah umur yang didominasi oleh anak putus sekolah dan kalangan keluarga menengah ke bawah ini juga dinilai berpotensi melahirkan angka kemiskinan baru di daerah.
Pasalnya, anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar tersebut belum memiliki kesiapan secara finansial maupun pekerjaan yang memadai ketika harus membangun rumah tangga baru. Oleh sebab itu, keberadaan program pemerintah seperti Sekolah Rakyat dinilai sangat penting untuk segera menjaring anak-anak putus sekolah agar tidak berujung pada pernikahan dini.
Anas mengakui bahwa pasangan anak di bawah umur rata-rata memang belum siap, baik dari sisi ekonomi, komunikasi, maupun ketahanan keluarga, sehingga selain memicu masalah ekonomi, pernikahan tersebut sangat dikhawatirkan kembali berujung ke pengadilan dengan perkara perceraian.
Guna memitigasi risiko tersebut, Pengadilan Agama Sumedang memberikan edukasi wajib di ruang sidang kepada para orang tua dan calon mempelai, serta meninjau hasil konsultasi dan edukasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
Selain itu, hakim memastikan secara ketat bahwa pernikahan tersebut bebas dari unsur paksaan maupun indikasi eksploitasi anak. Kendati demikian, Anas menegaskan bahwa Pengadilan Agama ada di tahap paling akhir dari persoalan sosial ini.
“Oleh karena itu, pencegahannya harus dikerjakan secara bersama-sama oleh semua pihak mulai dari keluarga di rumah, pihak sekolah, hingga pemerintah untuk saling bekerja sama,” pungkasnya
Reporter : Rizky Prasetyo








