KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM Proyek pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, menjadi perbincangan publik.
Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh CV Sinar Sakti dengan nilai kontrak fantastis sebesar Rp398.863.000,00 ini terpantau masih jauh dari kata selesai, disaat pelaksanaan kontraknya telah habis.
Berdasarkan pantauan langsung tim onediginews.com pada tanggal 2 November 2026, pekerjaan fisik proyek tersebut tampak masih berantakan dan belum beraturan.
Sejumlah tukang masih terlihat lalu-lalang bekerja di lokasi.
Namun, ketika dicocokkan dengan papan informasi proyek yang terpampang di lokasi, tertera jelas bahwa masa waktu pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan selama 60 hari kalender, terhitung sejak 4 Agustus 2026 dan seharusnya sudah selesai pada tanggal 1 November 2026.

Fakta di lapangan, sejumlah titik bangunan masih menyisakan pekerjaan kasar, seperti dinding yang belum selesai diplester atau dicat dengan rapi, instalasi kabel yang semrawut, hingga bagian lantai dan sudut ruangan yang masih tampak belum tuntas dikerjakan.
Ironisnya, saat tim onediginews.com kembali melakukan peninjauan lapangan ke Kantor Kecamatan Cilamaya Kulon pada tanggal 18 November 2026 (atau hari ini saat berita ini ditulis), atau lebih dari dua pekan dari batas akhir kontrak aktivitas pengerjaan proyek tersebut masih saja terlihat berlangsung di lokasi. Pekerja tampak sedang melakukan pemasangan keramik lantai.
Keterlambatan penyelesaian proyek fisik yang dibiayai dari uang rakyat ini memicu tanda tanya besar terkait fungsi pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang, Taopik Maulana, menegaskan bahwa berdasarkan regulasi pengadaan barang dan jasa, setiap pekerjaan yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan harus dan wajib dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak atau harga bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Taopik juga mengingatkan bahwa jika aturan denda ini disembunyikan atau tidak dijalankan oleh instansi terkait, maka PPK yang bersangkutan akan dapat dikenakan sanksi.

Lebih lanjut, penerapan denda keterlambatan ini juga merupakan bagian dari atensi, sorotan, serta bentuk ketegasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kan di dokumen kontraknya biasanya tercantum, keterlambatan wajib dikenakan denda,” tegas Taopik Maulana, Rabu (18/11/2026).
Demi mendapatkan kejelasan serta memenuhi prinsip perimbangan pemberitaan (cover both sides) sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ),onediginews.com berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan sepatah kata pun.
Sementara itu, Camat Cilamaya Kulon, Dudi, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, justru mengaku tidak mengetahui siapa pihak pelaksana proyek tersebut dan secara mengejutkan membantah adanya keterlambatan pengerjaan.
Upaya konfirmasi lanjutan terus dilakukan kepada pihak CV Sinar Sakti selaku kontraktor pelaksana. Namun, akibat keterbatasan informasi konfirmasi resmi belum dapat diperoleh hingga berita ini dipublikasikan.
Reporter : Nina Melani Paradewi








