KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 atas Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang senilai Rp2,6 miliar menyisakan ironi tajam dalam penegakan disiplin kepegawaia
Di tengah temuan audit, mulai dari ketiadaan kontrak resmi, “penyedia siluman”, kelebihan bayar, hingga aliran dana pengembalian Pertashop senilai Rp1.051.415.000 yang mengalir ke rekening pribadi oknum staf, sanksi yang dijatuhkan justru menjadi perbincangan publik.
Alih-alih mendapat sanksi tegas atas carut-marut tata kelola anggaran di bawah tanggung jawab mereka, para pejabat dan ASN struktural yang terlibat justru melenggang aman dengan promosi atau mutasi jabatan.
Sebaliknya, ketegasan atasan seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas ketika seorang pegawai honorer langsung didepak tanpa ampun.
Berdasarkan struktur operasional Bidang SDA DPUPR TA 2025, penanggung jawab anggaran tersebut dipimpin oleh Aris selaku Kepala Bidang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), didampingi Dian Mardiansyah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Alih-alih menghadapi sanksi berat atas temuan audit negara tersebut, Aris justru mendapat promosi kenaikan jabatan sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida).
Sementara itu, Dian Mardiansyah dimutasi menempati posisi baru sebagai Kepala Seksi (Kasie) di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi untuk mendapatkan ruang hak jawab yang berimbang terkait tanggung jawab pengelolaan anggaran pada masa jabatan mereka, baik mantan Kabid SDA Aris maupun Dian Mardiansyah memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan.
Tidak hanya itu, sejumlah ASN yang turut berada dalam lingkaran pengelolaan anggaran tersebut juga masih dipertahankan status kepegawaiannya.
Kasubag Umum Kepegawaian DPUPR Karawang, Dian, saat dikonfirmasi mengenai status para pegawai yang terlibat dalam temuan BPK RI tersebut, membenarkan bahwa, Rahmat dan Tomi masih bekerja di bidang SDA.
“Pak Rahmat (ASN P3K), Saat ini proses pembinaannya masih berjalan di BKPSDM. Pak Tomi (PNS/Bendahara Pembantu Pengeluaran), Masih berstatus bekerja di Bidang SDA , masih menunggu proses pimpinan,” jelas Dian.
“Saya masih menunggu arahan dri pak kadis untuk pak Tomi,” tandasnya lagi.
Sungguh ironis, Di saat para pejabat struktural dan PNS menikmati promosi serta proses birokrasi yang panjang, M yang tercatat sebagai pegawai honorer, justru harus menerima hukuman paling berat.
Kontrak kerjanya diputus dan ia resmi diberhentikan dari instansi (Dinas PUPR).
Kebijakan ini menuai sorotan, terkait standar ganda penegakan disiplin di lingkungan birokrasi Pemkab Karawang.
Publik menilai pemerintah daerah menerapkan standar tebang pilih, bersikap sangat tegas dan instan memecat tenaga honorer yang tidak memiliki daya tawar, namun bersikap lunak, dan memberikan keistimewaan administratif bagi para pejabat serta PNS berstatus struktural.
Penerapan sanksi berjenjang berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 yang kerap didengungkan pihak pengawasan internal dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang seolah hanya berlaku tajam untuk pekerja bawah, sementara para pemegang kuasa anggaran justru aman melenggang ke kursi jabatan baru.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi lanjutan terus ditempuh kepada pihak- pihak terkait guna menguji keseimbangan informasi sesuai koridor Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Reporter: Nina Melani Paradewi








