KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Pekerjaan pemeliharaan pengecatan di area gedung kantor Dinas Kesehatan terpantau berlangsung pada Rabu (18/11/2026) tanpa papan informasi proyek dan tanpa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja di lapangan.
Ironisnya, aktivitas yang memicu aroma cat menyengat tersebut terjadi di lingkungan instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan kesehatan.
Pantauan di lokasi memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas di area selasar, lantai pijakan, serta bagian tiang dan dinding gedung dengan kaleng cat dan peralatan kerja yang diletakkan di sekitar area lintasan dan parkiran kendaraan.
Para pekerja terlihat bekerja tanpa mengenakan helm keselamatan, sarung tangan pelindung, maupun masker pelindung pernapasan saat berhadapan langsung dengan material dan uap cat yang tercium tajam bahkan bagi siapapun yang melintas.
Saat dimintai keterangan, terkait keberadaan papan informasi proyek dan alasan tidak mengenakan masker di tengah bau cat yang menyengat serta berisiko mengganggu pernapasan, para pekerja mengakui bahwa papan proyek memang tidak dipasang dan stok masker dari pihak pelaksana sudah habis.
“Plang proyek memang tidak pasang, dan masker katanya sudah habis,” jawab salah seorang tukang sekenanya saat ditemui di lokasi pekerjaan.
Pengakuan tersebut mengonfirmasi dua persoalan sekaligus di lapangan.

Pertama, ketiadaan keterbukaan informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, dan pelaksana kegiatan yang sejatinya menjadi bagian dari prinsip transparansi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kedua,lemahnya pemenuhan perlindungan keselamatan dasar bagi pekerja.
Padahal, Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur pemerintah daerah, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan kewajiban yang memiliki pos pembiayaan tersendiri.
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi serta pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi (Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023), Biaya Penerapan SMKK merupakan biaya tersendiri dan bukan bagian dari biaya umum.
Pengguna jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran pengawasan agar anggaran dan penerapan SMKK benar-benar dijalankan oleh penyedia jasa di lapangan.
Fakta bahwa pekerja mengaku pelaksana “kehabisan masker” di tengah pengerjaan gedung instansi kesehatan memunculkan pertanyaan?, apakah pos anggaran SMKK dalam paket pemeliharaan ini direalisasikan sesuai ketentuan? Jika anggaran keselamatan tersedia di dalam kontrak, mengapa kebutuhan dasar seperti masker hingga papan informasi proyek bisa terabaikan tanpa teguran dari PPK maupun pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan?.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Namun hingga berita ini disusun, Kepala Dinas Kesehatan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang diajukan.
Sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik yang mengedepankan keberimbangan dan uji informasi, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun pihak pelaksana pekerjaan untuk menjelaskan status kontrak, sumber anggaran, mekanisme pengawasan, serta alasan belum dipenuhinya standar K3 dan papan proyek di lokasi kegiatan pada saat pemantauan berlangsung.
Reporter : Nina Melani Paradewi







