spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Beda Nasib di Pusaran Temuan BBM di Dinas PUPR, BKPSDM Ungkap Belum Terima LHP Dari Inspektorat

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM  Polemik dugaan tebang pilih dalam penanganan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025 pada belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang akhirnya mendapat respons dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di tengah sorotan tajam publik atas rotasi dan promosi pejabat struktural sementara seorang pegawai berstatus paruh waktu/honorer berinisial M tidak diperpanjang kontraknya,

BKPSDM menyatakan secara administratif pihaknya belum menerima LHP maupun hasil evaluasi tindak lanjut dari Inspektorat.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang, Geri Samrodi, menjelaskan bahwa langkah kepegawaian yang diambil instansinya tidak serta-merta didasarkan pada informasi yang beredar di luar atau pemberitaan, melainkan harus menunggu dokumen resmi (LHP BPK RI) dan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.

“Kalau secara LHP ya, informasi saya juga bisa dapat dari berita . Tapi secara administrasinya kan harus melalui LHP Resmi. Dan itu yang berwenang menyerahkannya kepada kami atau memberikan tembusan ini kan Inspektorat,” ujar Geri, Kamis (19/11/2026).

Terkait bergesernya Aris yang pada saat kejadian menjabat Kepala Bidang SDA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Geri Samrodi menyebut perpindahan tersebut terjadi sebelum pemeriksaan maupun penerbitan LHP oleh BPK RI diterima pihaknya.

“Kami memindahkan Aris i ke Bapenda ini kan pada saat belum ada BPK masuk dan belum ada terjadinya LHP. Duluan di pindahkan jadi sekretaris,” katanya.

Meski demikian, Geri menegaskan posisi jabatan struktural tidak kebal dari sanksi apabila hasil evaluasi LHP dan pemeriksaan tim gabungan nantinya membuktikan adanya pelanggaran kode etik atau indisipliner maupun penyelewengan kewenangan.

“Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kami terima LHP-nya, dia masuk kedalam hasil evaluasi inspektorat, meski temuannya selesai, berarti kode etik dong yang kena,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Geri mengenai Dian Mardiansyah yang saat peristiwa berlangsung menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu bergeser menjadi Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Cilamaya Wetan.

Menurut Geri, pergeseran itu tidak berkaitan dengan proses pemeriksaan saat mutasi berlangsung, sekaligus menepis anggapan penurunan jabatan struktural karena posisi Ketua Tim (Katim) bukan jabatan struktural, melainkan hasil penyetaraan fungsional dari eselon IV sebelumnya.

“Kalau turun jabatan itu, satu, Dian Mardiansyah ini menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU) kembali. Itu turun,” tegas Geri.

Terkait M atau Maya , lebih lanjut Geri menjelaskan, Maya tidak diperpanjang kontrak paruh waktunya karena penilaian kinerjanya ternyata di bawah ekspektasi pimpinannya yang berkaitan dengan adanya temuan BPK, serta kewenangan perpanjangan berada pada pimpinan unit kerja dan proses pembinaan.

Sementara itu, untuk pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu bernama Rahmat, Geri menyebut proses di BKPSDM berjalan tidak hanya karena persoalan temuan, tetapi juga laporan indisipliner berupa ketidakhadiran berturut-turut tanpa alasan.

“Kalau Rahmat, proses BKPSDM gini kalau Rahmat ya. Pertama itu dia memang secara kinerjanya ini ada trouble… karena ada temuan BPK, Tapi di sisi lain pun dari pihak kepegawaiannya melaporkan bahwa ini ada jeda dimana Rahmat kerap tidak masuk berkali-kali,” jelas Geri.

Adapun untuk pegawai berstatus PNS seperti Tomi, Geri menyebut pembinaannya belum dilimpahkan ke BKPSDM karena masih berada pada tahap penanganan atasan langsungnya dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang Rusman.

Menurut Geri, perbedaan kecepatan dan bentuk sanksi antara P3K dan PNS melekat pada dasar regulasi serta perjanjian kerja masing-masing.

Pada PNS berlaku ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 dengan alur dan tingkatan hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), sedangkan pada P3K terdapat ikatan perjanjian kerja yang dapat berujung pada tidak diperpanjang atau diberhentikan.

“Ya sekarang kalau disebut adil kan tidak harus sama. Betul, ASN ya. Tapi kan dalam ASN ini ada PNS dan P3K,” kata Geri.

Menanggapi informasi bahwa temuan BPK disebut telah dikembalikan 100 persen menurut pihak Inspektorat, Geri menyatakan hal tersebut berpotensi menjadi pertimbangan yang meringankan sanksi apabila kelak terbukti ada pelanggaran dalam pemeriksaan tim gabungan yang melibatkan Inspektorat, BKPSDM, dan atasan langsung, meski tidak otomatis menghapus penilaian sanksi.

“Mungkin ini bisa menurunkan sanksinya, tapi tidak menutup kemungkinan tidak diberi sanksi,” ujarnya.

Geri juga mengungkapkan selama ini BKPSDM belum menerima salinan LHP maupun hasil evaluasi tindak lanjut secara langsung, sehingga penindakan disiplin kepegawaian menunggu kejelasan administratif dan evaluasi dari pihak pengawas internal yakni Inspektorat.

Reporter: Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles