KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM Pemerintah Kabupaten Karawang resmi memutus kontrak kerja sama pengelolaan kawasan Stadion Singaperbangsa dengan CV Koswara menyusul polemik penarikan tarif parkir yang viral di media sosial serta inspeksi mendadak (sidak) Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
Sebagai langkah penataan lanjutan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karawang tengah mempersiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus untuk mengelola stadion tersebut.
Kepala Disparpora Kabupaten Karawang, Abas Sudrajat, menjelaskan bahwa kerja sama pengelolaan kawasan Stadion Singaperbangsa dengan CV Koswara sebelumnya dilakukan setelah mendapat dorongan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD agar target retribusi sarana olahraga terpenuhi.
Kontrak tersebut tercatat dimulai sekitar Oktober 2026 di tengah kondisi stadion yang masih dalam masa transisi dan proses pembangunan.
“Karena penyewaan lapangan stadion tidak terlalu banyak dan pengelola harus menyetorkan PAD sekitar Rp20 juta per bulan, akhirnya mereka menarik parkir. Namun, sayangnya penarikan tarif parkir tersebut terlalu besar,” ujar Abas.
Menurut Abas, target retribusi Stadion Singaperbangsa dipatok sekitar Rp220 juta per tahun atau kurang lebih Rp20 juta per bulan. Dalam pelaksanaannya, pemasukan dari penyewaan lapangan dinilai minim karena kalah bersaing dengan mini soccer.
Untuk menutupi kekurangan pemasukan tersebut, pengelola kemudian bekerja sama mengelola area parkir yang disebut-sebut sudah berjalan dengan karang taruna setempat dan dibagi dua.
Polemik mencuat setelah unggahan akun Instagram @karawang_kekiniian mengkritik ketidaksesuaian tarif parkir serta pungutan terhadap warga yang hanya berbelanja kuliner di sekitar stadion. Menanggapi hal tersebut, Bupati Aep Syaepuloh turun langsung ke lokasi dan menginstruksikan agar parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa digratiskan.
“Terus juga saya sampaikan juga ini tadi yang ini nih untuk area parkir ini. Enggak ada juga parkir di sini bayar-bayar Rp3.000, enggak ada Rp4.000 apalagi Rp2.000,” tegas Bupati Aep saat sidak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Karawang, Muhana, menyatakan bahwa pengelolaan parkir stadion berada di luar kewenangan Dishub karena kerja samanya satu paket dengan penyewaan stadion di bawah Disparpora.
Menindaklanjuti instruksi bupati serta hasil rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan pihak pengelola, Disparpora langsung menghentikan kerja sama dengan CV Koswara.
“Atas perintah pimpinan, saat itu juga parkir langsung digratiskan dan kontrak dengan CV Koswara diputus. Karena Pak Bupati memahami kondisi tersebut, CV Koswara tidak diwajibkan membayar atau dibebaskan dari kewajibannya,” jelas Abas, Kamis (19/11/2026).
Abas menambahkan, pihaknya tidak mengetahui penetapan tarif Rp3.000 yang ditarik di lapangan. Ia juga menilai regulasi tarif parkir dalam Peraturan Daerah (Perda) sudah perlu dievaluasi karena sudah lama berlaku dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Untuk menjaga ketertiban pascapemutusan kontrak, pengawasan di lapangan mengandalkan personel Dishub dan Satpol PP.
Reporter : Nina Melani Paradewi







