Puluhan Emak – Emak Grudug Kantor Desa Jayalaksana Karena Pembagian Bansos Covid- 19 Tebang Pilih
Puluhan Emak – Emak dari 10 RT atau beberapa kampung yang ada di Desa Jayalaksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat pada Senin 20/07/2020 Grudug Kantor Desa Jayalaksana.
Kedatangan Emak – Emak tersebut lantaran Pemerintah Desa Jayalaksana di anggap tebang pilih dalam membagikan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat termasuk Juga Bantuan Langsung Tunai / BLT Dana Desa terkait dampak Covid – 19.
Salah seorang perwakilan Emak – Emak yang berasal dari Sepuluh RT, yang bernama Ami Munaroh saat di Konfirmasi mengatakan,” Kami Berharap Kepada Pemerintah Desa Jayalaksana agar  kedepannya lebih selektif lagi dalam melakukan pendataan kepada Masyarakat yang benar – benar berhak menerima dan jangan tebang pilih, masa yang kaya dapat, sementara kami yang miskin tidak dapat apa – apa, dimana keadilan klo seperti itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ami Munaroh pun menambahkan,” Saya datang kesini tidak membawa atribut Jabatan saya disini sebagai warga Masyarakat Desa Jayalaksana , jangan kan uang Beribu Beratus Berjuta Bang, Mie Sebungkus pun Haram klo saya dapat Bantuan, saya berharap kepada Kepala Desa dan jajarannya Tolong perhatikan kami, perhatikan ibu – ibu yang tidak mendapatkan apa, karena Kami juga Masyarakat Desa Jayalaksana,” harapnyaterpisah Kaur Kesra Desa Jayalaksana yang bernama Aswadi saat di mintai tanggapannya terkait adanya Aksi Demo dari Emak – Emak yang berasal dari sepuluh wilayah RT yang berada di Desa Jayalaksana mengatakan,” jadi klo terkait Demo itu bukan Demo Bang, warga datang ke Desa hanya menyampaikan Aspirasi terkait bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Gubernur, Kabupaten dan Desa
” Bantuan tersebut berupa Sembako dan ada juga yang berbentuk uang Tunai / BLT DD, Cuma kan secara gamblang kan ada aturannya juga, kita sudah punya data dari PKH, non PKH, Presiden, Gubernur dan Kabupaten, dan terkait masalah BLT Dana Desa juga, itu jangan sampai ada istilah tumpang tindih, apalah daya yang namanya kita memberikan bantuan itu kan, warga kita lebih banyak ketimbang bantuan yang turun, bantuan yang turun, bantuan dari Gubernur 35 KPM , dari Presiden 12 KPM, Bantuan dari Kabupaten 299 KPM, sisa -sisa dari PKH dan non PKH kurang lebih 400 sekian sementara warga kita 2500 kk, jumlah penerima Manpaat di Desa Jayalaksana jika kita kalkulasi lebih kurang 1200 kk, berarti yang belum terkaper lebih kurang 1300 kk, yang namanya bantuan itu kan ada kwuota, klo kita alihkan atau kita pindahkan akan ada Epek yang kurang bagus untuk Pemerintah Desa,” terangnya.
Ketika disinggung terkait Perifikasi pada saat pendataan bagi warga penerima manpaat seperti apa dan bagaimana, dan kenapa masih ada warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan serta adanya warga yang mendapatkan bantuan Dobel serta masih ada ibu yang menjadi tunanetra sampai tidak mendapatkan Bantuan apa pun dari Pemerintahan Desa Jayalaksana.
Kaur Kesra ini Berdalih dengan mengatakan,” klo yang dapat Ganda atau Dobel itu kan, Pengajuan yang kita ajukan itu sisa – sisa warga yang belum dapat itu, Data Base yang turun dari Pemerintah itu Data lama, Data 2010 atau 2012 bahkan warga yang sudah meninggal Datanya masih keluar, bahkan warga yang sudah pindah pun masih keluar, dan Data tersebut tidak bisa di ambil,” terangnya
(SS/ Mdr)
