KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan publik. Pengamat kebijakan publik, Imron Rosadi, menyoroti adanya kejanggalan dalam alokasi anggaran sekitar Rp 1,6 miliar untuk pelayanan pencatatan sipil yang seharusnya gratis.
“Ini anomali. Di satu sisi, layanan digratiskan, tetapi di sisi lain anggaran yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar,” ujar Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) ini, Kamis (2/10/2025).
Imron mempertanyakan penjelasan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Torich Hermawan, terkait alokasi honor untuk 25 orang THL dan SPPD yang disebut sebagai hasil efisiensi. Menurutnya, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya menjawab keraguan publik.
“Justru semakin menimbulkan tanda tanya. Apakah jumlah THL tersebut sudah ideal? Apakah SPPD yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien?” tegas Imron.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus lebih transparan dalam mengelola anggaran. “Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka dialokasikan. Disdukcapil harus membuka diri dan memberikan penjelasan yang detail dan akuntabel,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.611.633.900,00 untuk biaya pelayanan pencatatan sipil. Rinciannya adalah Rp 1.108.240.000 untuk honor 25 orang petugas THL dan Rp 503.393.900,00 untuk SPPD.
Ia menambahkan, untuk biaya SPPD sudah diefesiensi menjadi Rp. 486 juta pada April 2025.
