KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Dugaan praktik jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali memanas.
Kali ini, polemik dipicu oleh pernyataan kontroversial Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Aris Purwanto, yang kemudian diserang balik secara tajam oleh Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian (Askun).
Kontroversi bermula dari pernyataan Aris di salah satu media online yang menyebut ada ‘faktor eks’ dan ‘lingkaran’ yang membuatnya tidak berdaya menghadapi dugaan jual beli proyek.
Pernyataan ini sontak memicu kegaduhan publik dan mengingatkan kembali pada isu ‘lingkaran setan’ di PUPR, di mana kualitas proyek terkorbankan karena pemborong harus menyetor fee kepada oknum-oknum tertentu.
Beberapa hari setelahnya, Aris Purwanto mencoba mengklarifikasi istilah ‘lingkaran’ yang ia klaim sebagai konsep Pentahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media.
Ia juga membantah keras adanya jual beli proyek sejak ia menjabat pada tahun 2024.
Namun, sikap Aris memancing tanda tanya besar publik. Ketika didesak awak media mengenai isu setoran fee dari pemborong kepada oknum pejabat dinas, Aris menunjukkan reaksi yang aneh.
“Saya tegaskan, tidak ada jual beli proyek,” tegas Aris. Namun, ia langsung menunjukkan senyum dan menolak menjawab, “Kalau soal setoran-setoran saya tidak berani jawab,” katanya singkat.
Menyikapi klarifikasi Kabid SDA tersebut, Praktisi Hukum Asep Agustian, SH. MH, menilai Aris hanya mencari pembenaran setelah terlanjur membuat gaduh.
“Kan katanya dia seorang akademisi dan doktor juga ya! Masa bicara sama wartawan seperti itu ngomongnya? Apa kaitannya antara istilah lingkaran dengan Pentahelix? Saya yakin dia keceplosan saat dimintai keterangan,” tutur Askun dengan nada keras.
Askun menegaskan bahwa publik menuntut kebenaran, bukan alasan yang menurutnya “semakin ngawur.”
“Jangan mencari pembenaran, karena publik butuh kebenaran. Jangan mencari-cari alasan,” timpalnya.
Askun bahkan secara terang-terangan meminta Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk mengevaluasi kinerja Kabid SDA.
Ia menuding Bidang SDA PUPR Karawang selalu menjadi sorotan publik dan media massa sejak dipimpin oleh Aris Purwanto, yang berkaitan erat dengan dugaan setoran fee proyek.
“Yuk kita buka-bukaan siapa yang menyimpan seorang wanita di PUPR yang menarik fee dari pemborong. Ini kan sebenarnya jelas bentuk ‘lingkaran setan’ tentang dugaan jual beli proyek di PUPR Karawang,” tantang Askun.
Reporter : Nina Melani Paradewi
