KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM – Praktik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKS Saintek Nurul Muslim mencuat ke publik.
Berdasarkan data laporan penggunaan dana tahun anggaran 2025 yang dihimpun dari sistem informasi publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI -JAGA KPK, ditemukan alokasi anggaran pada pos PPDB yang dinilai tidak rasional, disertai mencuatnya dugaan manipulasi data siswa fiktif.
Data menunjukkan pada tahun 2024, sekolah ini menerima alokasi dana BOS sebesar Rp515.160.000 per tahap untuk 636 siswa. Sementara pada tahun 2025, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp485.190.000 per tahap untuk 599 siswa.
Kejanggalan mencolok terlihat pada alokasi biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 tahun 2025 yang menelan biaya hingga Rp104,8 juta. Angka ini dinilai ironis karena anggaran promosi justru melonjak saat jumlah siswa yang dilaporkan menurun, ditambah adanya indikasi bahwa sebagian besar data siswa tersebut tidak nyata.
Mantan Humas SMKS Saintek Nurul Muslim berinisial AF, membongkar fakta mengejutkan terkait kondisi riil di sekolah tersebut.
Ia menyebut dari lima jurusan yang ada—RPL, TBSM, TKRO, Perbankan Syariah (PSI), dan Asisten Keperawatan—dua di antaranya diduga tidak memiliki aktivitas belajar mengajar sama sekali.
“Saintek itu ada lima jurusan, tapi dua jurusan yaitu TKRO dan Perbankan (PSI) diduga tidak ada siswanya. Jika dihitung dari kalkulasi riil, diduga 60 persen siswa di sana itu fiktif,” ungkap AF kepada onediginews.com, beberapa waktu lalu.
AF merinci potensi kerugian negara akibat dugaan manipulasi data Dapodik ini mencapai angka yang fantastis.
“Dihitung dari dua jurusan yang kosong ditambah tambahan siswa fiktif di jurusan lain, kita ambil rata-rata 80 siswa per angkatan. Jika dikali tiga tingkatan, total mencapai 283 siswa fiktif. Jika dikalikan satuan biaya BOS Rp1,6 juta per siswa, maka ada sekitar Rp451,8 juta uang negara yang mengalir ke siswa fiktif,” tegasnya.
Tak hanya soal anggaran, AF juga mempertanyakan integritas FKKS dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV.
Menurutnya, proses konfirmasi terkait kasus-kasus di sekolah tersebut, termasuk dugaan pelecehan seksual antara guru dan murid yang berulang kali terjadi, selalu menemui jalan buntu.
“Pola yang dilakukan selalu sama; diam dan senyap. Yang penting sudah klarifikasi, selesai. Lembaga berwenang ini terkesan ‘bermain mata’ dan menutup-nutupi fakta dari publik. Kalau proses klarifikasi hanya menyalin pernyataan sekolah tanpa verifikasi silang, itu bukan pengawasan, tapi formalitas,” kritik AF.
Ia mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan tata kelola sekolah.
“Saya ingin pemerintah melakukan audit, khususnya pada komponen keuangan. Banyak kasus hilang begitu saja tanpa proses tegas dari KCD, mulai dari dugaan siswa fiktif, rangkap jabatan, penyaluran BPMU, PIP, hingga kasus asusila,” tutupnya.
Sementara itu, Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SMKS Saintek Nurul Muslim. Namun, pihak sekolah belum memberikan penjelasan resmi terkait temuan data dana BOS maupun dugaan kasus asusila tersebut.
Redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait lainnya demi keberimbangan informasi.
Reporter : Nina Melani Paradewi
