KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Audiensi Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando) dengan Pemkab Karawang, pada Rabu (5/11/2025), selain menyoroti persoalan pajak, pertemuan itu justru memicu sorotan tajam lain yang berpusat pada perdebatan konsep “Pentahelix” yang dilontarkan Kepala Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Dinas PUPR Karawang, Aris Purwanto.
Diskusi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatuallah, dan dihadiri sejumlah kepala dinas strategis, berubah fokus ketika Ketua Komando, Dudung Ridwan, meminta klarifikasi atas pernyataan Aris di media terkait “Lingkaran” dan “Pentahelix”.
Dudung dengan tegas menyindir, keberadaan Aris, yang berlatar belakang akademisi, di Dinas PUPR yang merupakan dinas teknis, dianggap tidak sesuai dan tidak pantas.
“Kabid SDA itu adalah seorang akademisi, bukan teknik. Akademisi berbicara tentang kajian, program, langkah-langkah kebijakan publik. Jika ditaruh di Teknis, itu tidak sesuai,” tegas Dudung.
Ia juga menyoroti ironi konsep Pentahelix yang disebut Aris sebagai sinergi pemerintah, masyarakat, dan media.
“Untuk bertemu pimpinan dan pejabat-pejabat Dinas PUPR saja susah. Sama aja dengan kita mau ketemu Presiden. Bahkan pejabat dinas PUPR itu kerjanya selalu mengikuti buntut Bupati,” cetusnya.
Puncak tuntutan Komando, menurut Dudung, adalah mereposisi Aris dari jabatannya.
Sementara itu, menanggapi desakan Komando, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Rusman, mengakui telah berkomunikasi dengan Aris. Dan kepada Rusman, Kabid SDA membenarkan bahwa konsep Pentahelix yang dimaksud adalah sinergi antara lima unsur, yaitu, pemerintah, akademisi, badan usaha, masyarakat/komunitas, dan media.
“Beliau menjawab kepada saya itu adalah ucapannya secara personal. Dan memang Pentahelix yang beliau maksudkan di media benar itu adalah sinergitas,” jelas Rusman.
Rusman berkilah bahwa masalah utama mungkin terletak pada kendala komunikasi antar pejabat. Ia berjanji akan menjadikan sorotan Komando sebagai bahan evaluasi internal.
“Dan terkait permintaan pencopotan, Aris itu saya serahkan kepada pimpinan,” kata Rusman, melempar keputusan reposisi kepada Sekda atau Bupati.
Terpisah, Pemerhati Kebijakan Politik dan Pemerintahan, Asep Agustian, turut menyoroti isu Pentahelix yang digaungkan Aris.
Menurut Asep, konsep itu hanya bagus di atas kertas dan manis di bibir tetapi buruk dan pahit secara faktual di lapangan.
Kritik Asep diperkuat dengan menunjuk rendahnya kualitas sejumlah proyek di Bidang SDA Dinas PUPR Karawang.
Ia mencontohkan proyek pembangunan sabuk pantai di Muara Pakisjaya yang sudah dimulai sejak September 2025 namun diduga mengalami keterlambatan signifikan.
“Latar belakang Aries yang akademisi nyatanya kelimpungan menangani hal-hal teknis. Seorang akademisi itu bergulat di seputar teoritis. Sementara orang teknisi perhitungannya harus matang, bekerja langsung di lapangan, mengoperasikan, memperbaiki,” tegas Askun sapaan akrabnya, menguatkan argumen Dudung Ridwan.
Reporter : Nina Melani Paradewi
