KAB. BOGOR | ONEDIGINEWS.COM — Bupati Bogor Rudy Susmanto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer dari Cigudeg hingga Rumpin.
Untuk mempercepat realisasi proyek strategis tersebut, Bupati Bogor mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program pemerintah daerah.
Komitmen ini disampaikan Rudy saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di Bogor Barat, terdiri dari 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, 5 perusahaan di Kecamatan Rumpin, dan 1 perusahaan di Kecamatan Parung Panjang.
Rudy menjelaskan bahwa anggaran APBD 2026 difokuskan pada pembebasan lahan, penyiapan trase, serta kegiatan land clearing. Sementara pembangunan fisik jalan khusus tambang direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2027.
“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen menyelesaikan persoalan jalan angkutan tambang yang selama ini berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Karena itu, kami memutuskan membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” ujar Rudy.
Dalam rangka percepatan pembangunan, Bupati mengajak para pengusaha tambang berperan aktif mendukung program ini. Menurutnya, kontribusi dunia usaha penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi wilayah sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial.
“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh, namun dukungan pengusaha akan mempercepat proses pembangunan serta mengurangi potensi persoalan di lapangan,” tambahnya.
Selain jalur utama, Pemkab Bogor juga menyiapkan trase sementara agar aktivitas tambang tetap berjalan aman dan tertib. Pemerintah daerah juga akan memperbaiki Jembatan Luwiranji agar mampu dilintasi kendaraan angkutan hingga 30 ton.
Bupati menegaskan bahwa hasil rapat ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk sinergi dan itikad baik antara pemerintah daerah dan pengusaha tambang dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketertiban sosial.
“Prinsip kami jelas: pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Komunikasi serta kebersamaan adalah kunci agar tidak terjadi konflik di lapangan,” tegas Rudy.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Bogor Barat—khususnya di Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur—menjadi prioritas utama Pemkab Bogor sejak dirinya dilantik bersama Wakil Bupati pada 20 Februari 2025.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari peserta, yang akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
