KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Gejolak dugaan korupsi dan tata kelola keuangan yang buruk Pemerintahan Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang terus memanas.
Setelah warga melakukan penyegelan kantor desa sejak 25 Desember 2025 lalu, tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang yang dikomandoi Irbansus II Dani, akhirnya turun tangan melakukan Audit Investigasi (Riksus) pada Selasa (6/1/2026).
Suasana di kantor desa pun lagi-lagi memanas. Ricuh nyaris terjadi pagi tadi. Ketegangan dipicu saat tim auditor menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Camat Telagasari, audit hanya direncanakan untuk Dana Desa tahun anggaran 2025 saja.
Keputusan tersebut sontak ditentang keras oleh Forum Masyarakat Cilewo yang diketuai oleh Makmur. Mereka menengarai atau menduga adanya upaya pembatasan pemeriksaan untuk menutupi borok masa lalu.
“Kami protes keras! Pembahasan awal adalah audit Dana Desa tahun 2023 sampai 2025. Kalau hanya 2025, ada apa ini? Apa yang ingin ditutupi? Oleh mereka?, selama ini hasil Monev Kecamatan pun warga menduga banyak kejanggalan yang ditutupi. ” tegas Makmur, Ketua Forum Masyarakat Cilewo Makmur, yang mengungkapkan peran janggal Koordinator Pendamping Desa Kecamatan yang diduga ujug-ujug menjadi pendamping desa Cilewo bernama Aab. Yang menurut Makmur, pendamping desa tersebut dengan terang-terang melarang pemasangan papan transparansi keuangan dana desa namun tanpa bisa menjelaskan apa dasar hukumnya.
Setelah negosiasi yang alot, Irban II Inspektorat Karawang, Andi, akhirnya melunak dan menyepakati pemeriksaan menyeluruh penggunaan dana desa selama tiga tahun terakhir (2023-2025). Sebanyak 9 personel auditor pun diterjunkan untuk menyisir seluruh kegiatan yang didesa tersebut.
Terpisah, Dibalik carut-marut anggaran ini, terungkap fakta miris. Kepala Desa Cilewo, Wulan Dani, membuat pengakuan mengejutkan.
Ia secara terbuka dan terang-terangan mengibaratkan dirinya hanyalah sebagai “boneka” atau “wayang” di bawah kendali bawahannya sendiri.
Wulan mengaku selama ini berada di bawah tekanan dan intimidasi oknum aparatur desa yang juga menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibiayai Dana Desa itu.
“Sudah jadi rahasia umum, Lurah Cilewo itu ibarat boneka. Saya lebih memilih melindungi 6.000 warga saya daripada satu orang. Saya takut sama beliau (oknum aparatur), makanya terjadi faktor-faktor seperti ini,” ungkap Wulan dengan nada getir.
Menurut Wulan, seluruh anggaran fisik dan ketahanan pangan desa sejak 2023 telah dikendalikan penuh oleh oknum tersebut.
Ia mengaku hanya berperan sebagai “tukang stempel” dalam proses serah terima administrasi saja.
“Kami ingin Cilewo berubah. Ingin menyudahi semua keadaan ini, Jangan sampai desa induk ini malah kalah maju dengan desa desa lainnya, hanya karena tata kelola keuangan yang korup,” tutup Wulan Dani menambahkan.
Sejumlah poin krusial kini menjadi bidikan Inspektorat, diantaranya meliputi Program Ketahanan Pangan (2023-2024), Mobil Ambulans yang diduga tidak ada di tempat dan diklaim Kepala Desa sedang karoseri di Bandung. Serta Pembangunan Posyandu/Pos Kamling yang realisasinya diduga tidak sesuai spesifikasi.
Menariknya, Warga Cilewo menegaskan tidak pernah akan mundur dan memberikan waktu satu minggu bagi Inspektorat untuk bekerja.
Ada tiga tuntutan utama yang menjadi harga mati bagi Warga Masyarakat Desa Cilewo, diantaranya yaitu, Audit dilakukan dengan transparan tanpa ada yang ditutupi sedikitpun.
” Perombakan aparatur desa yang disinyalir tidak bisa bekerja sesuai tupoksi. Dan Penegakan hukum bagi siapapun yang terbukti telah melakukan penyalah gunaan uang negara,” tutup Ketua Forum Masyarakat Cilewo Makmur menegaskan.
Reporter : Nina Melani Paradewi
