KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Junaedi, mengecam keras aksi perundungan (bullying) yang dilakukan sekelompok remaja perempuan terhadap temannya di bawah jembatan Ciplaz Karawang. Video kejadian itu viral di media sosial dan memicu kemarahan publik karena memperlihatkan korban didorong serta dihina secara brutal oleh para pelaku.
Asep menegaskan, Komisi IV DPRD Karawang tidak akan tinggal diam terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayahnya. Ia meminta pihak kepolisian dan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan mengidentifikasi pelaku dan memberikan pendampingan kepada korban.
“Kami dari Komisi IV sangat mengecam tindakan perundungan yang terjadi di Kabupaten Karawang, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat,” ujar Asep kepada tvberita.co.id, Senin (20/10/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan sekolah dalam mencegah kasus serupa agar tidak terulang. Menurutnya, Pemkab Karawang harus memperkuat program pencegahan bullying di sekolah-sekolah, melalui kegiatan pembinaan karakter dan edukasi sosial yang menyentuh siswa secara langsung.
“Kami berharap Pemkab Karawang menekankan kepada sekolah untuk menggencarkan program pencegahan perundungan. Jika di sekolah ada pembinaan khusus tentang hal ini, tentu kejadian seperti ini bisa diminimalisir,” tambahnya.
Asep juga mengingatkan bahwa karena pelaku dan korban sama-sama masih remaja, penanganan kasus harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan bijak, mengutamakan pembinaan tanpa mengabaikan aspek hukum dan perlindungan anak.
“Saya berharap ada pembinaan khusus dari pihak sekolah dan pemerintah, agar anak-anak ini bisa memahami dampak serius dari perundungan dan tidak mengulanginya lagi,” tandasnya.
Kasus perundungan di bawah jembatan Ciplaz Karawang tersebut kini menjadi perhatian publik. Banyak pihak menuntut agar kejadian serupa tidak lagi terulang, sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap anak dan remaja melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas.
