KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Sebuah kebijakan berani tengah dilakukan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yaitu target efisiensi anggaran hingga Rp 100 miliar melalui langkah peleburan dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini sebelumnya sempat menuai pujian dari Wamendagri Bima Arya. Namun, di sisi lain, sebagian publik menilai kebijakan Bupati Aep ini terlalu berisiko dan dapat mengancam popularitas kepemimpinannya.
Peleburan OPD, seperti penggabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar) dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta penyatuan Dinas Perikanan ke dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, secara otomatis akan menghilangkan banyak jabatan strategis.
Bupati Aep menyadari sepenuhnya dampak dilematis dari kebijakannya ini—yaitu potensi banyak pejabat yang membencinya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini harus tetap dilakukan demi menjaga stabilitas anggaran pembangunan daerah, yang terdampak signifikan oleh pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
”Saya tahu dampaknya pasti akan banyak pejabat yang membenci saya. Tapi ini harus saya lakukan, agar pembangunan terus berjalan dan dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Bupati Aep, saat berbincang dengan Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian SH. MH, Jumat (21/11/2025).
Menurut Bupati Aep, strategi efisiensi anggaran tidak hanya berhenti pada peleburan OPD. Ia juga menerapkan langkah pemangkasan pada beberapa jabatan Kepala Seksi (Kasi) sampai tingkat kecamatan.
Dua langkah strategis inilah yang menjadi alasan kuat mengapa ia tidak memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
”Tetapi saya juga minta mereka (pejabat) komitmen, karena tidak ada pemotongan TPP, maka kinerjanya juga harus ditingkatkan. Tentunya, pelayanan terhadap masyarakat juga harus ditingkatkan,” tegas Bupati Aep.
Di kesempatan yang sama, Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh Bupati Aep.
Ia meminta Bupati Aep untuk konsisten pada idealisme kepemimpinannya, tanpa terlalu memikirkan aspek popularitas.
”Gak apa-apalah dibenci pejabat, yang penting kan dicintai rakyat, ya! Toh, pada akhirnya nanti masyarakat yang akan menilai sendiri terhadap apa-apa yang dilakukan Pak Bupati demi Karawang Maju,” tuturnya.
Setelah berdiskusi, praktisi hukum yang akrab disapa Askun ini berkesimpulan bahwa Bupati Aep adalah sosok pemimpin yang tidak terlalu memikirkan popularitas.
”Maka ketika ada sebagian orang yang ‘nyinyir’, khususnya di media sosial, yang mempertanyakan kemana Bupati Aep, beliau tidak akan terlalu memikirkannya. Beliau tetap akan fokus kerja-kerja dengan perencanaan pembangunan yang sudah di-mapping-nya,” kata Askun.
Askun menambahkan, Bupati Aep juga merupakan pemimpin yang asyik, terbuka, dan enak diajak berdiskusi bagi siapapun yang ingin berbuat untuk Karawang Maju.
Ia juga mengapresiasi sinergitas yang ditunjukkan Bupati Aep.
”Tadi saya dengar sendiri kalau beliau juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, karena telah banyak membantu Karawang. Artinya, beliau memang menjaga betul sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat, Jawa Barat dan Karawang,” jelas Askun.
”Terlepas dari nyinyiran sebagian kecil orang yang tidak suka dengan kepemimpinan beliau, secara pribadi dan kelembagaan PERADI, saya mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan Pak Bupati. Sekali lagi saya sampaikan, Pak Bupati jangan takut dibenci pejabat. Pokoknya maju terus, mari kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk Karawang Maju,” tutupnya. **
