KARAWANG – Mantan calon bupati Karawang dari jalur independen yang juga duduk menjabat sebagai Kepala Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Jawa Barat, Endang menyebutkan jika pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang cacat hukum.
Pasalnya, Musyawarah Cabang (Muscab) yang dilaksanakan beberapa hari lalu itu, sebelumnya tidak ada pemberitahuan resmi kepada seluruh kepala desa sebagai anggota Apdesi. Walaupun pemilihan calon ketua Apdesi itu dilakukan oleh ketua Ikatan Kepala Desa (IKD).
“Kalau menurut saya, Ya ilegal sih engga , sah menurut hukum itu sah, karena pemilihan ketua Apdesi itu di pilih oleh IKD dan yang datang telah memenuhi kuorum yakni 50 persen +1, itu legal dan sah,” kata Endang yang akrab disapa Endang Macan Kumbang ini.
“Tetapi seharusnya, IKD memilih ketua Apdesi itu hasil dari rembukan dan keputusan anggota Apdesi disetiap kecamatan yang lalu didelegasikan. Karena secara struktural organisasi, seluruh kepala desa yang aktif itu menjadi anggota Apdesi,” paparnya menyesalkan.
Lebih lanjut dikatakannya, Yang jadi masalahnya lagi kemudian, Muscab dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan tertulis jika Apdesi akan menggelar pemilihan calon ketua Apdesi periode 2020-2025.
Tidak ada bukti tertulis yang memberikan kesempatan secara demokrasi sebagai warga negara Indonesia kepada kepala desa aktif yang merupakan anggota Apdesi untuk turut ikut mencalonkan diri bagi yang menginginkan, terang Endang.
Dan Pengurus Apdesi itu seharusnya membentuk panitia pemilihan calon ketua Apdesi Kabupaten Karawang terlebih dahulu, sebelum Muscab dilaksanakan.
“Kemudian pemilihan ini disosialisasikan kepada seluruh kepala desa, mungkin ada yang mau mencalonkan dan mengembangkan karier di organisasi, mungkin ada yang mau mengabdi di organisasi Apdesi.Ini justru tidak ada,” tandas Endang.
“Disini yang jadi masalah, tahu – tahu Muscab saja , dan yang mencalonkannya hanya sendiri , kok bisa mencalonkan hanya sendiri, sedangkan kepala desa itu ada 287 ,” herannya lagi.
“Dan kepala desa justru tidak ada yang tahu , tahu – tahu ketua IKD memilih saja pak Sukarya WK sebagai ketua lagi. Ini jelas namanya mengkebiri demokrasi dan tidak transparansi,”pungkasnya.(nn)
