KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Suasana audiensi di kantor PT Pertiwi Lestari (PL) pada Senin (6/4/2026) mendadak berubah menjadi arena perdebatan panas yang emosional.
Fokus pembicaraan yang awalnya membahas sengketa aset meluas menjadi pembelaan harga diri aparatur desa setelah pihak manajemen PT Trans Heksa (THK) diduga mencoba mengaburkan esensi aksi massa dengan menyeretnya ke dalam konflik bisnis internal perusahaan.
Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Sugiarto, perwakilan PT Trans Heksa (THK), yang mencoba mengaitkan kehadiran ribuan perangkat desa dengan perselisihan antara THK dan PT KNIC terkait sengketa infrastruktur jalan.
Sugiarto berdalih bahwa THK adalah entitas mandiri berbentuk konsorsium enam pengembang yang segala keputusannya bersifat kolektif-kolegial, sehingga ia tidak bisa memberikan kesepakatan instan kepada pihak desa.
Mendengar penjelasan tersebut, Kepala Desa Wanajaya, Emin Syaepudin, tak mampu membendung amarahnya.
Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa aksi pengepungan yang melibatkan ribuan massa APDESI Jawa Barat tersebut adalah murni gerakan solidaritas pemerintahan desa, bukan “orderan” atau aksi yang dibayar oleh pihak tertentu.
“Tolong sampaikan, kami ini Pemerintahan Desa!. Saya Kepala Desa dan semua ini perangkat desa,” tegas Emin dengan nada tinggi di hadapan manajemen.
Ia menolak keras jika aksi mereka dianggap sebagai alat tekan dalam persaingan bisnis antara THK dan KNIC.
Emin juga membantah keras tuduhan bahwa pihak desa menerima aliran dana untuk mengganggu operasional perusahaan.
“Jangan sampai ada pemberitaan bahwa kami ini ‘dibon’ oleh KNIC. Tidak ada, Pak! Sedikit pun tidak ada,” serunya sembari menekankan bahwa motif aksi adalah murni kemanusiaan akibat kekerasan fisik yang menimpa rekan sejawat mereka.
Senada dengan Emin, Ketua APDESI Jawa Barat, Sukarya WK, melakukan serangan balik yang menusuk ke jantung manajemen THK.
Sukarya membongkar fakta mengejutkan mengenai aliran dana infrastruktur jalan yang selama ini tertutup rapat.
“Jangan seret kami ke masalah THK dengan KNIC. Saya ini pelaku sejarah yang membangun jalan itu tahun 2010 saat sengketa dengan AP,” ujar Sukarya. Ia secara terbuka membeberkan bahwa dirinya secara rutin menyetor dana sebesar Rp300 juta per bulan kepada THK untuk urusan jalan.
Sukarya pun mempertanyakan logika manajemen yang menuntut Rp60 miliar kepada pihak lain untuk alasan perbaikan jalan.
“Saya bayar Rp300 juta tiap bulan, lalu sekarang kalian minta Rp60 miliar dengan alasan perbaikan jalan? Itu bukan memperbaiki, tapi mengganti jalan!” cecar pria yang akrab disapa Lurah WK tersebut.
Aksi massa ini merupakan buntut dari dugaan tindakan brutal oknum keamanan perusahaan terhadap putri kandung Sukarya WK, yang juga merupakan perangkat Desa Wanasari, sekitar satu pekan yang lalu.
Insiden pemukulan di depan mata ayahnya sendiri itulah yang memicu kemarahan kolektif 5.312 desa di Jawa Barat.
Selain menuntut supremasi hukum atas penganiayaan, APDESI juga mempersoalkan aktivitas ilegal galian kabel optik sepanjang 1,2 kilometer di atas tanah kas desa tanpa izin resmi sejak tahun 2019.
Sukarya menilai manajemen bersikap diskriminatif karena lebih sibuk mengurusi surat bisnis ketimbang membalas surat aspirasi desa yang sudah dikirimkan berkali-kali.
Menghadapi tekanan telak dan bukti-bukti lapangan, manajemen PT Pertiwi Lestari yang diwakili oleh Dwi akhirnya melunak dan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam.
Pihak manajemen berjanji tidak akan menghalang-halangi proses hukum pidana terhadap oknum keamanan yang terlibat.
Sebagai poin akhir kesepakatan, manajemen menyetujui tiga tuntutan utama:
* Pengusutan tuntas kasus pidana pemukulan perangkat desa.
* Penertiban administrasi seluruh provider kabel optik yang melintasi tanah desa.
* Membangun sinergi nyata dan harmonisasi antara pengembang kawasan dengan pemerintah desa setempat.
Reporter: Nina Melani Paradewi
