spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

POS TERKAiT

Karpet Merah Showroom Motor Dadakan PUPR Karawang, Siapakah yang Bermain Izin?

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Kegaduhan pecah di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Satu pertanyaan besar muncul, Siapa sebenarnya yang memberi karpet merah bagi dealer motor untuk berjualan di teras kantor dinas?.

Perdebatan mengenai legalitas izin ini menjadi bola liar setelah munculnya pernyataan yang saling bertolak belakang antara pihak swasta dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang Rusman.

Pihak Dealer Virgi Motor secara gamblang menyatakan kepada wartawan bahwa kehadiran mereka di area gedung pemerintahan tersebut bukanlah tanpa dasar. Mereka mengklaim telah mengantongi izin resmi untuk membuka stand penjualan sekaligus memberikan layanan servis gratis bagi kendaraan operasional maupun pribadi milik pegawai dinas.

Klaim ini diperkuat oleh pengakuan petugas keamanan (security) dinas PUPR Kabupaten Karawang.

“Agendanya dua hari, ada promo penjualan dan servic gratis,” ungkap petugas tersebut.

Namun, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Rusman, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat memberikan jawaban yang mengejutkan.

Ia secara tegas membantah telah mengeluarkan restu bagi korporasi otomotif tersebut untuk jualan di kantornya.

“Nggak ada izin. Makanya kemarin saya suruh bongkar,” tegas Rusman singkat (13/2/2026).

Kontradiksi ini memicu spekulasi di kalangan publik. Jika Kepala Dinas merasa tidak memberi izin, lantas bidang manakah yang berani melangkahi wewenang kepala dinas untuk membolehkan pihak swasta menggelar lapak?.

Pengamat Kebijakan Publik, Tatang Obet, menilai perdebatan izin ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam tata kelola birokrasi di internal PUPR.

“Ini aneh. Dealer tidak mungkin berani memajang unit dan spanduk jika tidak ada yang menjamin di dalam. Jika Kadis membantah, berarti ada oknum di bawahnya yang bermain atau ada miskomunikasi yang fatal. Ini soal wibawa lembaga,” ujar Tatang Suryadi, pemerhati kebijakan publik.

Reporter : Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles