Lagi dan lagi, 5 orang masyarakat Kota Cimahi tertular Covid-19 pada akhir bulan Juli ini.
Kota Cimahi (26/07/2020) — www.onediginews.com
Akhir pekan ini, Kota Cimahi kembali dikejutkan dengan adanya tambahan kasus warganya yang dinyatakan terpapar COVID-19. Septian Anggi Suryana, S.IP, Mahasiswa Magister Kebijakan Publik UNPAD yang juga adalah Dewan Pembina Gerakan Pemuda Kesehatan (GPK) Jabar mengatakan bahwa: “Cimahi berstatus Zona oranye, yang dimana artinya adalah daerah yang memiliki resiko sedang, bagi penilaian saya ini adalah kegagalan bagi pemerintah dan stakeholder Kota Cimahi.”
Dalam wawancara via telpon dengan redaksi, Septian menjelaskan bahwa Kota Cimahi merupakan Kota Kecil dengan jumlah penduduk 607.811 (data BPS tahun 2018) dan memiliki DAK fisik dari pemerintah pusat sebesar Rp. 56.840.924.000 yang dimana anggaran tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bidang dan sub bidang. Merujuk pada surat bernomor S.247/MK.07/2020 yang terbit pada tanggal 27 maret 2020 meminta pengadaan barang dan jasa dihentikan, kecualai bidang kesehatan dan pendidikan. Lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa hasil cukai dan hasil tembakau, serta DBH Sumber Daya Alam dan DBH tambahan migas, DAK fisik bidang kesehatan dan non-fisik dialokasikan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19.
Ketika ditanya soal solusi konkret yang patut dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Septian menjawab, “Hemat saya, seharusnya Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan masif, mengingat anggaran yang cukup besar dari DAK Fisik yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ditambah dengan Bantuan Pemerintah Provinsi dan APBD Kota Cimahi, sedangkan masyarakat Kota Cimahi tidak begitu banyak.”
Menurut Septian, seharusnya Pemerintah Kota Cimahi fokus dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan cara melakukan sosialisasi hidup sehat, melakukan rapid test keliling dan lain lain. Bukan hanya fokus pada pembagian bantuan sembako saja (bukan berarti tidak diperhatikan) yang pada akhirnya tidak menjadi triger perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan tidak terdata dengan baik sehingga banyak yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan masyarakat Kota Cimahi mengeluh dan hidupnya semakin tertekan. (***Red. Biro KBB)