KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Kabar tak sedap menyelimuti penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai total Rp1.600.000 di Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku menjadi korban praktik pungutan liar (pungli) alias “uang cendol” yang dilakukan oleh oknum RT, Kepala Dusun, dan Karang Taruna.
Lebih parah, aksi pemerasan ini diduga dilakukan secara terang-terangan mencatut nama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sekaligus Operator SIKS-NG desa setempat, Angga.
Dana BPNT, yang merupakan rapelan beberapa tahap, mulai cair serentak sejak Senin, 27 Oktober 2025.
Tak lama setelah itu, para oknum ini dilaporkan mendatangi rumah KPM dan meminta uang dengan besaran variatif, mulai dari Rp30.000 hingga mencapai Rp100.000 per orang.
“Kemarin teh rata-rata mintanya Rp100 ribu, per orang. Itu yang datang wakil (Kepala Dusun), terus ada Karang Taruna dan RT. Ada yang 1 orang (warga) habis Rp200 ribu ada, lebih juga ada. Gimana dapetnya,” ungkap seorang KPM, menggambarkan besarnya tekanan dan kerugian yang mereka alami.
Dugaan pungli ini memanas karena adanya pencatutan nama Angga. Seorang KPM menirukan ucapan oknum penagih dari Karang Taruna saat meminta “jatah” tersebut.
“Itu mengatasnamakan Pa Angga (PSM). Yang mintanya teh Karang Taruna. ‘Mana duit keur Pa Angga,’ kata sumber tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Angga, Operator SIKS-NG sekaligus PSM Desa Kutakarya, membantah keras tudingan yang mencatut namanya.
Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan apalagi mengarahkan praktik pungutan “uang cendol” kepada siapa pun.
“Sangat tidak benar. Iyalah (dirugikan), karena saya tidak merasa mengarahkan, apalagi kan sekarang KPM sudah menggunakan ATM… Jadi biarkan KPM sendiri yang mengambilnya, kan arahan dari TKSK-nya seperti itu,” tegas Angga, membela diri.
Angga bahkan mengungkapkan bahwa ia bersama Kepala Desa Kutakarya telah berulang kali memberikan peringatan tegas kepada seluruh aparatur desa agar tidak ada pungutan liar sebelum pengambilan Kartu KKS di Kecamatan.
“Saya akan sosialisasi lebih detail lagi ke RT, RW, Kadus… jangan sampai ada yang memungut pungli ke KPM… akan saya minggonkan kembali,” imbuhnya, berjanji akan mengambil langkah internal untuk membersihkan praktik tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Kutakarya, Hendra, mengaku belum menerima laporan resmi dari warganya mengenai dugaan pungli yang melibatkan aparatur desanya.
“Saya belum dengar dan belum mendapat laporan,” ujar Hendra.
Ia juga mengklaim selalu memberikan himbauan kepada aparatur desa agar tidak meminta uang kepada KPM, kecuali atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan dari warga sendiri.
