BANDUNG | ONEDIGINEWS.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, didampingi Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Dalam laporan tersebut, Pemkot Bekasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak hanya itu, Kota Bekasi juga dinobatkan sebagai salah satu dari lima daerah terbaik dalam tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK dengan capaian 90,8%.
Plh Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan buah dari sinergi dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Bekasi bersama DPRD dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kinerja bersama. Komitmen kami adalah terus melakukan evaluasi dalam penyajian LKPD ke depannya agar tetap transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Harris.
Komitmen Reformasi Birokrasi
Ke depan, Abdul Harris menekankan bahwa Pemkot Bekasi akan terus memperkuat sinergi dengan pihak legislatif serta melakukan langkah konkret guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami akan memaksimalkan kinerja pengawasan internal melalui aksi bersih-bersih birokrasi.
Tujuannya agar pelayanan birokrasi menjadi lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan kota yang nyaman dan menyejahterakan warganya,” tambahnya.
Opini WTP sendiri merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian ini juga mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang berjalan efektif, efisien, dan bertanggung jawab.Selain Kota Bekasi, sejumlah daerah lain di Jawa Barat juga menerima opini WTP, di antaranya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, serta Kota Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.
