KARAWANG – Pengurus Pusat Pergerakan Mahasiswa Karawang (PMK) menggelar hearing dengan Komisi IV DPRD Karawang. Dalam hearing yang juga menghadirkan pihak Rektorat Unsika ,
mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD Kabupaten Karawang kaitan kebijakan pihak Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).
Tiga tuntutan tersebut adalah, pertama, DPRD mendorong dihapuskannya uang iuran bangunan/uang pangkal yang diterapkan pihak Unsika. Kedua, DPRD melakukanpendampingan dan membuka ruang pengaduan kepada mahasiswa Karawang yang tidak mampu membayar kuliah. Terakhir DPRD harus memanggil Rektor Unsika agar mau perduli terhadap masyarakat Karawang.
Ketua Pengurus Pusat PMK Karawang, Maulana Malik Ibrahim mengatakan tidak ada titik temu dalam hasil rapat tersebut. Karena pihak rektorat tidak mau menyetujui apa yang menjadi tuntutan pihaknya.
“Tidak ada titik temu dalam rapat tadi, hanya saja Rektor menghubungi kami secara pribadi , bahwasannya akan meninjau ulang kembali dan dicari titik tengah,” kata Maulana mengungkapkan.
Namun demikian, dikatakannya dengan tegas PMK tetap ingin dihapuskan uang pangkal tersebut. Dan masih ingin berlanjut menggelar audiensi jika apa yang menjadi tuntutan tidak dikabulkan.
“Apakah nanti teknisnya mau langsung ketemu rektor atau bisa jadi kami akanmengkonsoslidasikan bukan hanya PMK saja, tetapi juga dengan Ikatan Organisasi Primordial diseluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada dilingkungan sekitaran Unsika, seperti Bekasi, Purwakarta dan Subang,” pungkasnya.(nna/red)
