KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Kalangan pemerhati politik pemerintahan dan pendidikan mendesak aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Citarik I.
Desakan ini muncul menyusul adanya pernyataan gamblang dari Pengawas, K3S dan Plt Ketua Korwilcambidik Tirtamulya di media massa, yang dinilai bisa menjadi dasar awal laporan informasi bagi APH.
Menurut para pemerhati, pernyataan mereka yang mengungkapkan banyaknya temuan dan laporan pertanggungjawaban Dana BOS Citarik I yang janggal, merupakan indikasi kuat adanya masalah serius disekolah tersebut.
“Pernyataan tersebut bukan sekadar opini, melainkan bisa dijadikan bahan awal bagi kepolisian dan kejaksaan untuk turun menyelidiki lebih lanjut,” ujar Ketua Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi.
Dugaan kejanggalan ini semakin diperkuat dengan pernyataan dari pihak Inspektorat yang juga mempertanyakan proses pencairan Dana BOS Citarik I.
“Inspektorat sendiri heran mengapa dana tersebut bisa dicairkan, padahal laporan pertanggungjawabannya saja sudah banyak kejanggalan dan temuan,” tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Oleh karena itu, tegas Imron, pihaknya meminta APH tidak menunda-nunda untuk menindaklanjuti informasi ini.
Penyelidikan yang cepat dan transparan diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan Dana BOS Citarik I, serta memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Publik menanti langkah konkret dari kepolisian dan kejaksaan dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
