KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Bungkamnya Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kabupaten Karawang, Asma, di tengah badai temuan BPK terkait penyelewengan Dana BOS yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah disejumlah sekolah menuai kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat.
Sikap menutup diri yang diperlihatkan oleh pimpinan wadah para Kepala Sekolah tersebut dinilai janggal dan mencederai komitmen transparansi publik.
Sorotan tajam salah satunya datang dari Ketua Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi.
Dirinya menyayangkan sikap apatis dan bungkam seribu bahasa yang dipertontonkan oleh Ketua MKKS ketika publik sedang menuntut pertanggungjawaban moral atas rusaknya tata kelola keuangan di sekolah-sekolah, seperti yang baru-baru ini dibongkar BPK di SMPN 1 Kutawaluya dan SMPN 1 Cikampek dengan modus transaksi fiktif SIPLah senilai Rp. 300 juta-an dan Rp. 407 juta lebih.
Secara aturan, MKKS memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis di lingkungan sekolah.
Wadah ini dibentuk sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan pembinaan bagi para Kepala Sekolah untuk meningkatkan profesionalisme manajemen, termasuk menyelaraskan pelaksanaan program kerja sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) aturan kementerian.
MKKS seharusnya menjadi benteng pertama yang memastikan anggotanya (para Kepala Sekolah) berjalan di koridor yang benar, bukan justru diduga malah menjadi tempat berlindung oknum-oknum bermasalah.
Melihat fungsi vital tersebut, Imron Rosadi menduga ada motif tersendiri di balik aksi bungkamnya Asma selaku Ketua MKKS SMPN Karawang.
Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun di lapangan, muncul dugaan kuat bahwa Asma sengaja tidak bersuara karena posisinya sendiri sedang tidak aman.
”Kenapa Ketua MKKS diam saat uang pendidikan siswa digerogoti oleh oknum sejawatnya? Jangan-jangan, Asma ikut bungkam karena dirinya sendiri masuk dalam daftar hitam sekolah yang menjadi temuan BPK! Kami menduga perilaku serupa juga terendus oleh auditor negara di sekolah yang saya dengar ia pimpin sebelumnya, sehingga ia kehilangan moralitas untuk bicara,” cetus Imron Rosadi dengan nada tinggi, Jumat (12/6/2026).
KMG mendesak agar Disdikpora tidak hanya memeriksa sekolah yang sudah mencuat ke permukaan seperti SMPN 1 Kutawaluya dan SMPN 1 Cikampek.
Pengusutan menyeluruh harus dilakukan terhadap seluruh pengurus dan anggota MKKS, termasuk memeriksa rekam jejak pengelolaan anggaran di sekolah yang dipimpin oleh Asma.
”Jika ketua wadahnya saja diduga bermasalah dan perilakunya ikut terendus BPK, bagaimana mungkin dia bisa melakukan pembinaan terhadap Kepala Sekolah yang lain? Ini sudah menjadi gurita maladministrasi yang harus segera dipotong akarnya,” pungkas Imron tegas.
Sampai berita ini diturunkan, Ketua MKKS SMPN Karawang, Asma, belum memberikan respons ataupun klarifikasi resmi terkait tudingan dan sorotan tajam yang diarahkan kepadanya.
Reporter: Nina Melani Paradewi
