KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Ketidakpastian kelanjutan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang mulai memicu keresahan massal di tingkat akar rumput.
Sejumlah masyarakat yang terdiri dari pelaku UMKM, pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supir logistik, hingga emak-emak wali murid mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Karawang untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (24/6/2026).
Aksi ini dipicu oleh berkembangnya isu moratorium atau penghentian sementara operasional pembentukan SPPG baru, serta rencana perombakan tata kelola program oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pekerja dan pelaku usaha lokal di Karawang kini berada dalam kondisi was-was, menunggu kejelasan kebijakan yang akan menentukan nasib dapur mereka ke depan.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, yang hadir langsung dalam RDP tersebut mengungkapkan bahwa gelombang dukungan masyarakat ini muncul karena dampak positif program yang sudah sangat nyata dirasakan oleh roda ekonomi terbawah.
“Aspek yang disampaikan masyarakat salah satunya mengenai manfaat MBG yang sangat terasa. UMKM merasa sirkulasi perdagangan komoditi yang mereka jual omsetnya naik selama menjadi pemasok program ini,” ujar Ridwan Salam saat ditemui di Ruang Rapat I Gedung DPRD Karawang usai rapat, Rabu (24/6/2026).
Ridwan menambahkan, selain para pedagang dan pelaku UMKM, nasib ratusan tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidup di SPPG dapur pemenuhan gizi kini berada di ujung tanduk.
“Mereka khawatir dan mempertanyakan nasibnya, bagaimana nanti jika program ini benar-benar berhenti. Namun di sisi lain, masyarakat yang hadir juga menuntut agar tata kelola program ini ke depan diperbaiki,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi mengenai status operasional MBG saat ini, Ridwan menjelaskan bahwa dinamika kebijakan sepenuhnya berada di bawah kendali pusat.
“Situasinya saat ini kami mengikuti arahan dari BGN. Sebab, penyelenggaraan MBG ini kan ranahnya BGN secara langsung, bukan ranah birokrat eksekutif Pemkab atau Pemerintah Daerah secara langsung,” jelasnya.
Ridwan berjanji akan meneruskan seluruh dokumentasi tuntutan warga Karawang ini kepada Koordinator Regional (Korek) BGN untuk dievaluasi.
Di lokasi yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Zuhri, yang menerima langsung perwakilan massa menegaskan bahwa aspirasi warga didominasi oleh desakan agar program MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
“Ada perwakilan dari pekerja dapur, supir, UMKM, hingga ibu-ibu yang mengadukan nasibnya. Tuntutan utama mereka adalah agar program MBG ini tetap dilanjutkan di Karawang, dengan catatan tata kelolanya diperbaiki dan kerja sama dengan UMKM lokal diperkuat,” ungkap Saepudin.
Legislator asal Fraksi Gerindra ini juga membeberkan salah satu isu krusial yang membuat pekerja dapur SPPG resah, yakni adanya kabar perombakan format distribusi makanan dari sistem dapur umum mandiri dialihkan menjadi satu pintu berbasis kantin sekolah.
“Informasi yang beredar, ada rencana tata kelola dari BGN di pusat diubah formatnya menjadi kantin sekolah. Hal ini memicu kekhawatiran dari SPPG yang sudah berdiri, karena mereka takut dapur umum yang ada akan ditutup dan pekerjanya terancam menganggur lagi,” kata Saepudin.
Meski sempat beredar kabar adanya dorongan politik di balik aksi ini, Saepudin membantah hal tersebut dan menegaskan program ini murni program kerja Presiden demi masa depan generasi bangsa.
“Ini bukan program partai tertentu, ini program Presiden untuk pemenuhan gizi anak-anak kita. Efeknya baru akan terlihat 5 hingga 10 tahun ke depan, jadi sangat perlu untuk dilanjutkan. Mengenai kebijakan teknis ke depan, daerah sifatnya hanya mengikuti ketetapan dari pusat,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Karawang melalui Komisi I bersama Satgas MBG memastikan akan segera mengawal aspirasi ini ke tingkat regional dan pusat agar ketidakpastian regulasi tidak mengorbankan nasib ribuan tenaga kerja lokal serta keberlangsungan nutrisi anak-anak di Karawang.
Reporter : Nina Melani Paradewi
