KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Sektor pendidikan di Kabupaten Karawang kembali diguncang isu tak sedap. Praktik lancung penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP disinyalir terjadi secara sistematis di SDN Kondangjaya I, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat.
Sekolah dasar tersebut diduga kuat “memproduksi” prestasi fiktif massal dan memungut biaya ratusan ribu rupiah dari orang tua murid demi meloloskan siswa ke sejumlah SMP negeri favorit terdekat dengan sekolah tersebut.
Informasi yang dihimpun dari sumber tepercaya (seorang orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan) mengungkapkan ada sekitar 35 siswa yang dikondisikan masuk melalui jalur prestasi bodong. Modusnya terbilang nekat sekaligus rapi.
“Anak-anak diminta berfoto memegang sertifikat dan piagam penghargaan lomba. Seolah-olah mereka pernah mengikuti dan memenangkan perlombaan itu, padahal kenyataannya tidak pernah ada. Orang tua siswa diminta membayar Rp 500 ribu per siswa,” ungkap sumber tersebut dengan nada kecewa.
Sertifikat “palsu tapi asli” ini diduga digunakan sebagai tiket emas untuk menembus gerbang SMPN 2 Majalaya, SMPN 3 Majalaya, dan SMPN 2 Karawang Timur.
Kecurigaan orang tua murid makin memuncak ketika proses pemantauan PPDB sedang berjalan. Secara mendadak, *password* akun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berubah di tengah jalan.
Langkah sepihak ini seketika mengacaukan sistem pemantauan mandiri yang dilakukan oleh orang tua.
Mengingat otoritas penuh pengubahan *password* berada di tangan pihak sekolah, tindakan ini diduga sengaja dilakukan untuk menutup mata publik dan membatasi ruang kontrol orang tua siswa terhadap lalu lintas data pendaftaran.
Saat dikonfirmasi untuk membuat terang-benderang persoalan ini, sikap Kepala Sekolah SDN Kondangjaya I, Lia, justru memicu tanda tanya besar.
Alih-alih memberikan penjelasan gamblang sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, ia terkesan buang badan dan merasa “aman” karena mengklaim sudah berkoordinasi dengan pejabat teras di Dinas Pendidikan (Disdik).
Ketika dicecar wartawan pada selasa (23/6/2026), mengenai keabsahan prestasi 35 siswa, jenis kejuaraan, waktu pelaksanaan, hingga aliran dana pungutan kolektif Rp 500 ribu tersebut dan pengubahan password, Lia menolak memberikan jawaban teknis.
“Saya kan sudah klarifikasi dengan Disdik, dengan Pak Kadis. Saya enggak bisa komentar apa pun, jadi silakan saja ke Pak Kadis. Jadi sudah diselesaikan dengan Pak Korwil dengan Pak Kadis. Ya silakan saja kaitan pungutan juga 500 ribu itu, silakan ke Pak Kadis aja,” ujar Lia saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).
Sikap bungkam dan lempar bola yang dipertontonkan kepala sekolah ini dinilai sangat ironis.
Sebagai pucuk pimpinan instansi yang melahirkan kebijakan di lapangan, Lia seolah memosisikan Kepala Dinas Pendidikan dan Koordinator Wilayah (Korwil) sebagai “humas” pribadi atau tameng pelindung atas dugaan praktik pungli dan pemalsuan dokumen di sekolahnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mengejar konfirmasi lebih lanjut dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan Korwil setempat untuk membongkar sejauh mana keterlibatan oknum internal dalam sengkarut PPDB jalur prestasi fiktif ini.
Reporter : Nina/il
